Hadapi MEA, BUMN Perlu Didorong IPO
Hadapi MEA, BUMN Perlu Didorong IPO
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro berpendapat bahwa badan usaha milik negara (BUMN) perlu didorong untuk melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) agar mampu menghadapi persaingan dalam Masyarakat Eknomi ASEAN (MEA) 2015.
Melalui IPO, menurut dia, BUMN akan lebih akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, manjemen akan lebih hati-hati dalam menjalankan perusahaan karena tidak lagi hanya bertanggung jawab kepada pemerintah tetapi juga kepada publik.
Selain itu, tata kelola BUMN yang lebih baik diharapkan juga dapat terwujud setelah IPO.
"IPO menuntut BUMN melakukan pelaporan keuangan kepada publik secara berkala. Pengawasan publik akan lebih ketat, sehingga tata kelolanya menjadi lebih terbuka," kata dia dalam rilisnya, Rabu (18/3/2015).
Dengan begitu, direksi dan jajarannya akan lebih profesional karena bertanggung jawab kepada pemegang saham publik, di luar pemerintah. Ismed menambahkan, hal itu sedikit demi sedikit dapat mengikis politisasi yang selama ini kental diisukan di tubuh BUMN.
Setelah IPO, intervensi yang berpotensi merugikan perusahaan efeknya akan langsung terasa di lantai bursa, sehingga manajemen akan lebih selektif dalam mengelola perusahaan.
Menurut dia, faktor politisasi ini sangat penting karena selama ini BUMN kerap dituntut terus melakukan transformasi, namun ternyata transformasi internal tidak cukup. Bagi entitas bisnis BUMN, transformasi politik juga vital karena terkait regulasi.
“Inovasi BUMN terkadang benturannya bukan dengan internal tetapi dengan situasi politik. Jika BUMN tidak bersih dari kepentingan politik, bagaimana bisa fokus?” katanya.
Namun demikian, Ismed mengatakan, tidak harus seluruh BUMN didorong untuk IPO. Menurut dia, khusus BUMN yang bergerak dalam sektor pelayanan publik, seperti PT KAI, PLN, Sang Hyang Seri tidak perlu IPO. Sedangkan, BUMN perkebunan seperti PTPN dan RNI harus IPO.
"Dalam waktu dekat RNI tengah mendorong anak usaha, yakni PT Phapros agar bisa IPO," tutur dia.
Melalui IPO, menurut dia, BUMN akan lebih akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, manjemen akan lebih hati-hati dalam menjalankan perusahaan karena tidak lagi hanya bertanggung jawab kepada pemerintah tetapi juga kepada publik.
Selain itu, tata kelola BUMN yang lebih baik diharapkan juga dapat terwujud setelah IPO.
"IPO menuntut BUMN melakukan pelaporan keuangan kepada publik secara berkala. Pengawasan publik akan lebih ketat, sehingga tata kelolanya menjadi lebih terbuka," kata dia dalam rilisnya, Rabu (18/3/2015).
Dengan begitu, direksi dan jajarannya akan lebih profesional karena bertanggung jawab kepada pemegang saham publik, di luar pemerintah. Ismed menambahkan, hal itu sedikit demi sedikit dapat mengikis politisasi yang selama ini kental diisukan di tubuh BUMN.
Setelah IPO, intervensi yang berpotensi merugikan perusahaan efeknya akan langsung terasa di lantai bursa, sehingga manajemen akan lebih selektif dalam mengelola perusahaan.
Menurut dia, faktor politisasi ini sangat penting karena selama ini BUMN kerap dituntut terus melakukan transformasi, namun ternyata transformasi internal tidak cukup. Bagi entitas bisnis BUMN, transformasi politik juga vital karena terkait regulasi.
“Inovasi BUMN terkadang benturannya bukan dengan internal tetapi dengan situasi politik. Jika BUMN tidak bersih dari kepentingan politik, bagaimana bisa fokus?” katanya.
Namun demikian, Ismed mengatakan, tidak harus seluruh BUMN didorong untuk IPO. Menurut dia, khusus BUMN yang bergerak dalam sektor pelayanan publik, seperti PT KAI, PLN, Sang Hyang Seri tidak perlu IPO. Sedangkan, BUMN perkebunan seperti PTPN dan RNI harus IPO.
"Dalam waktu dekat RNI tengah mendorong anak usaha, yakni PT Phapros agar bisa IPO," tutur dia.
(rna)
Explore More