Pengamat Keluhkan Petinggi Bank BUMN Saling Tukar Posisi
A
A
A
JAKARTA - Badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan kini kembali menjadi sorotan publik lantaran para petingginya yang saling hijrah dan tukar posisi.
Menanggapi hal itu, pengamat perbankan Deni Daruri menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan kesempatan bagi pihak lain yang lebih pintar untuk menduduki posisi strategis pada perbankan pemerintah tersebut.
"Pertama, negeri ini kayak enggak ada orang pintar saja, tukar menukarnya di situ saja," katanya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (20/3/2015).
Menurut dia, pemerintah seharusnya memberikan kesempatan yang lebih luas kepada orang luar untuk berkompetisi menduduki jabatan tersebut.
Padahal, Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki orang-orang pintar yang lebih pantas menduduki posisi tersebut. Sayangnya, pemerintah tidak memfasilitasi hal itu.
"Artinya, kan banyak saat ini negara kita yang pintar-pintar yang bisa duduk di BUMN. Kok enggak diberi kesempatan, kok penyaringannya di sekitar situ saja?" imbuh dia.
Direktur Center for Banking Crisis (CBC) ini menambahkan, pergantian direksi dan komisaris di lingkungan perbankan plat merah sedianya hal yang terakhir dipikirkan. Saat ini, yang paling penting adalah arah peurbankan BUMN ke depan menghadapi tantangan yang semakin sulit.
"Seperti tantangan masalah ekonomi Eropa, perdagangan bebas, harusnya lihat itu dulu. Harusnya lihat dulu target dan tujuan perbankan BUMN dalam kerangka perbankan nasional itu seperti apa, baru cari direksi," pungkasnya.
Seperti diketahui, sejumlah jajaran direksi yang hijrah dan bertukar posisi, di antaranya Achmad Baiquni yang saat ini menjabat Direktur Utama BNI. Dia sebelumnya menduduki posisi sebagai Direktur Keuangan BRI.
Selain itu, mantan Direktur Mandiri Sunarso menjadi Wakil Direktur BRI dan Sulaiman Arif Arianto yang sebelumnya Direktur Bisnis UKM BRI menjadi Wakil Direktur Utama Bank Mandiri.
Bahkan, mantan Direktur Utama BNI Gatot Suwondo dipercaya menjadi Komisaris BRI. Begitu juga, dengan bekas Direktur Utama Zulkifli Zaini yang diangkat menjadi Komisaris BNI.
Menanggapi hal itu, pengamat perbankan Deni Daruri menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan kesempatan bagi pihak lain yang lebih pintar untuk menduduki posisi strategis pada perbankan pemerintah tersebut.
"Pertama, negeri ini kayak enggak ada orang pintar saja, tukar menukarnya di situ saja," katanya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (20/3/2015).
Menurut dia, pemerintah seharusnya memberikan kesempatan yang lebih luas kepada orang luar untuk berkompetisi menduduki jabatan tersebut.
Padahal, Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki orang-orang pintar yang lebih pantas menduduki posisi tersebut. Sayangnya, pemerintah tidak memfasilitasi hal itu.
"Artinya, kan banyak saat ini negara kita yang pintar-pintar yang bisa duduk di BUMN. Kok enggak diberi kesempatan, kok penyaringannya di sekitar situ saja?" imbuh dia.
Direktur Center for Banking Crisis (CBC) ini menambahkan, pergantian direksi dan komisaris di lingkungan perbankan plat merah sedianya hal yang terakhir dipikirkan. Saat ini, yang paling penting adalah arah peurbankan BUMN ke depan menghadapi tantangan yang semakin sulit.
"Seperti tantangan masalah ekonomi Eropa, perdagangan bebas, harusnya lihat itu dulu. Harusnya lihat dulu target dan tujuan perbankan BUMN dalam kerangka perbankan nasional itu seperti apa, baru cari direksi," pungkasnya.
Seperti diketahui, sejumlah jajaran direksi yang hijrah dan bertukar posisi, di antaranya Achmad Baiquni yang saat ini menjabat Direktur Utama BNI. Dia sebelumnya menduduki posisi sebagai Direktur Keuangan BRI.
Selain itu, mantan Direktur Mandiri Sunarso menjadi Wakil Direktur BRI dan Sulaiman Arif Arianto yang sebelumnya Direktur Bisnis UKM BRI menjadi Wakil Direktur Utama Bank Mandiri.
Bahkan, mantan Direktur Utama BNI Gatot Suwondo dipercaya menjadi Komisaris BRI. Begitu juga, dengan bekas Direktur Utama Zulkifli Zaini yang diangkat menjadi Komisaris BNI.
(rna)