Cilamaya Ancam Pasokan Gas ke Pabrik Pupuk

Senin, 23 Maret 2015 - 12:12 WIB
Cilamaya Ancam Pasokan...
Cilamaya Ancam Pasokan Gas ke Pabrik Pupuk
A A A
JAKARTA - Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, diperkirakan berdampak pada berkurangnya pasokan gas ke pabrik pupuk yang ada di wilayah tersebut.

Menurut Direktur Produksi Teknik dan Pengembangan PT Pupuk Kujang Dana Sudjana, jika pembangunan pelabuhan tersebut terlaksana, pasokan gas dari Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE-ONWJ) bagi Pupuk Kujang yang berlokasi di Karawang akan terhenti karena banyak pipa gas Pertamina yang kemungkinan terganggu proyek.

Diketahui bahwa gas menjadi bahan baku produksi pupuk jenis urea. ”Akibatnya akan sangat luar biasa. Petani di Jawa Barat, termasuk Karawang yang selama ini menjadi lumbung padi nasional akan menjerit, karena tidak akan ada lagi pupuk yang sangat dibutuhkan,” ujar Dana dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Selama ini kebutuhan urea bersubsidi bagi petani Jawa Barat yang mencapai 600.000 ton per tahun dipasok oleh Pupuk Kujang. Dampak lebih luas adalah terganggunya program pemerintah terkait kedaulatan pangan. Dia menambahkan, terhentinya pasokan gas akan berakibat pada industri lain sepanjang jalur pipa gas sampai dengan Cilegon, Banten.

Pengguna gas dari Pertamina bukan hanya Pupuk Kujang tapi industri lainnya. Dia pun berpendapat, pemerintah bisa menggeser rencana pembangunan pelabuhan ke tempat lain, seperti Cirebon, di mana pembangunan pelabuhan besar tidak mempunyai dampak terhadap infrastruktur gas.

Sektor lain yang berpotensi terganggu jika pasokan gas dari PHE-ONWJ terhenti adalah kelistrikan, dalam hal ini yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kepala Divisi Minyak dan Gas Bumi PLN Suryadi Mardjoeki mengakui, beban PLN akan semakin berat karena ada beban biaya tambahan sebagai konsekuensi pengalihan pada jenis liquefied natural gas (LNG).

”Bebannya sangat besar. Sebagai gambaran, selisih harga antara harga gas LNG dan PHE-ONWJ sekarang sekitar USD5 per mmbtu. Artinya, jika volume yang dibutuhkan 120 bbtud, maka beban biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah USD600.000 per hari,” ujar dia.

Apabila dihitung dengan kurs saat ini, sekitar Rp13.000 per dolar AS, maka kerugian yang akan dialami PLN adalah Rp234 miliar per bulan atau sekitar Rp2,8 triliun per tahun. ”Sudah pasti ini sangat memberatkan PLN,” katanya.

Yanto kusdiantono
(ftr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
BCA Kolaborasi Jurnalis...
BCA Kolaborasi Jurnalis Ekobis Makassar Kirim Bantuan ke Sulbar
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
21 menit yang lalu
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
48 menit yang lalu
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
1 jam yang lalu
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
1 jam yang lalu
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
1 jam yang lalu
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
2 jam yang lalu
Infografis
Mampukah John Herdman...
Mampukah John Herdman Bawa Timnas Indonesia ke Panggung Dunia?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved