Aset BPD Tumbuh 12,55%
Aset BPD Tumbuh 12,55%
A
A
A
JAKARTA - Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia mencatatkan aset sebesar Rp446,17 triliun hingga akhir 2014 atau meningkat 12,55% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp390,17 triliun.
Ketua Umum Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah) Eko Budiwiyono mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir kinerja BPD di seluruh Indonesia tercatat semakin membaik, baik dari sisi keuangan maupun operasional bank.
”Peningkatan kinerja tersebut merupakan salah satu upaya BPD untuk meningkatkan kualitas dan menjadi komitmen untuk bisa menjuarai pasar di wilayah masing-masing,” ujar dia di sela-sela seminar nasional Dukungan Asbanda dalam Transformasi BPD Menuju ”Regional Champion” di Jakarta kemarin.
Apabila seluruh BPD di Indonesia bersatu, dia optimistis akan meningkatkan soliditas kinerja dalam persaingan industri perbankan nasional. ”Asbanda bersifat otonom dan mengutamakan kerja sama antar-BPD untuk pembangunan nasional. BPD harus terkemuka di daerahnya dan harus bisa bersaing dengan bankbank umum nasional maupun asing,” tegasnya.
Dana pihak ketiga (DPK) BPD seluruh Indonesia pada Desember 2014 mencapai Rp328,38 triliun atau meningkat 13,83% dibandingkan posisi DPK tahun sebelumnya senilai Rp282,98 triliun. ”Kalau dikonsolidasikan aset BPD jadi nomor empat dari bank-bank besar di Indonesia. Setelah BRI, Mandiri, BCA, baru kalau digabungkan BPD urutan keempat,” kata Eko.
Sebelumnya Direktur Utama BPD seluruh Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani kerja sama dalam meningkatkan kualitas dan daya saing di daerah. ”Pada 10 Februari kemarin kita sudah take of meeting dengan OJK, itu terkait dengan program BRC (BPD Regional Champion). Tujuannya, dengan program ini BPD bisa lebih kuat, berkontribusi ke pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” tuturnya.
Eko menambahkan, BPD telah menurunkan net interest margin (NIM). ”Margin yang kita miliki bukan terlalu tinggi, justru sudah mulai turun, NIM kita sudah mulai turun,” ungkapnya. Bahkan, pihaknya mengatakan pada BPD Regional Champion jilid I, NIM bank daerah ditargetkan berada di level 5,5%. ”Sekarang rata-rata 7 sampai 8 %, jadi sudah turun, sebelumnya ada yang 9%, bahkan ada yang di bawah 7% sekarang,” imbuhnya.
Di sisi lain Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu menyatakan bahwa perbankan Indonesia saat ini sudah tidak efisien, yang difokuskan hanyalah mengejar NIM setinggi mungkin. ”Perbankan kita sangat tidak efisien. Ada di BPD suku bunga 1,25% per bulan. Saya setuju NIM maksimum 5%,” tandasnya.
Eko menambahkan akan meluncurkan produk kredit pembangunan daerah bersama. Jika peluncuran produk kredit bersama ini rampung, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penjaminan oleh Perum Jamkrindo. Nantinya produk ini dipasarkan di segmen mikro.
Eko menuturkan, penyusunan produk kredit bersama ini juga merupakan salah satu langkah dalam transformasi BPD sebagai regional champion. ”Dengan memanfaatkan birokrasi pemerintah daerah (pemda) yang mempunyai database mikro yang cukup baik, kita bisa kembangkan. Dengan menggunakan produk pemersatu kita,” katanya.
Eko melanjutkan, pihaknya juga akan meningkatkan kinerja BPD lebih baik lagi dengan merumuskan suatu proses atau strategi transformasi secara lebih komprehensif sehingga diharapkan bisa menghadapi tantangan ke depan. ”Kita memiliki pasar yang luas jadi perlu ditangani atau dikelola oleh BPD, sehingga BPD betul-betul menjadi tuan rumah di negerinya sendiri,” imbuhnya.
Di sisi lain, dalam empat tahun terakhir Asbanda melaksanakan strategi pengembangan BPD melalui BPD regional champion yang biasa disebut jilid pertama. Namun, karena jilid pertama sudah habis masa berlakunya, Asbanda mempersiapkan rancangan roadmap program transformasi BPD Regional Champion jilid dua.
”Tahap pertama lebih menitikberatkan pada targettarget bisnis, tapi kita melupakan proses holistisnya. Nanti dalam tahap kedua, kita akan melengkapinya dengan memperbaiki proses bisnisnya sehingga betul-betul menyatu seperti bagaimana menyatukan kekuatan BPD melalui pendekatan menyeluruh, contohnya ATM,” paparnya.
Untuk itu, program ini diharapkan dapat membimbing BPD agar mampu tumbuh dan menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Dia juga berharap pemerintah dan parlemen mendukung bank milik daerah ini agar bisa berkembang maksimal, salah satunya dengan memanfaatkan momentum revisi UU Perbankan.
”Memang kami ingin melihat dalam UU Perbankan posisi BPD yang menjadi salah satu pilar perbankan Indonesia bisa di-mention atau dimasukkan dalam draf UU Perbankan yang sekarang lagi dibuat DPR,” harapnya.
Gus Irawan menyambut baik revisi UU Perbankan. Meski demikian, dia mengaku prihatin karena perkembangan industri BPD belum ada kemajuan signifikan. ”Oleh sebab itu, dalam revisi UU Perbankan kami minta banyak masukan pelaku industri perbankan, regulator, ahli, dan akademisi agar bisa membawa sistem perbankan lebih baik ke depannya,” katanya.
Dia sadar proses ini membutuhkan waktu lama karena proses revisi UU Perbankan kembali dimulai dari nol setelah terpilihnya DPR baru. ”Tapi kami berharap nanti ada solusinya setelah kita duduk bersama,” tutupnya.
Kunthi fahmar sandy
Ketua Umum Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah) Eko Budiwiyono mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir kinerja BPD di seluruh Indonesia tercatat semakin membaik, baik dari sisi keuangan maupun operasional bank.
”Peningkatan kinerja tersebut merupakan salah satu upaya BPD untuk meningkatkan kualitas dan menjadi komitmen untuk bisa menjuarai pasar di wilayah masing-masing,” ujar dia di sela-sela seminar nasional Dukungan Asbanda dalam Transformasi BPD Menuju ”Regional Champion” di Jakarta kemarin.
Apabila seluruh BPD di Indonesia bersatu, dia optimistis akan meningkatkan soliditas kinerja dalam persaingan industri perbankan nasional. ”Asbanda bersifat otonom dan mengutamakan kerja sama antar-BPD untuk pembangunan nasional. BPD harus terkemuka di daerahnya dan harus bisa bersaing dengan bankbank umum nasional maupun asing,” tegasnya.
Dana pihak ketiga (DPK) BPD seluruh Indonesia pada Desember 2014 mencapai Rp328,38 triliun atau meningkat 13,83% dibandingkan posisi DPK tahun sebelumnya senilai Rp282,98 triliun. ”Kalau dikonsolidasikan aset BPD jadi nomor empat dari bank-bank besar di Indonesia. Setelah BRI, Mandiri, BCA, baru kalau digabungkan BPD urutan keempat,” kata Eko.
Sebelumnya Direktur Utama BPD seluruh Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani kerja sama dalam meningkatkan kualitas dan daya saing di daerah. ”Pada 10 Februari kemarin kita sudah take of meeting dengan OJK, itu terkait dengan program BRC (BPD Regional Champion). Tujuannya, dengan program ini BPD bisa lebih kuat, berkontribusi ke pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” tuturnya.
Eko menambahkan, BPD telah menurunkan net interest margin (NIM). ”Margin yang kita miliki bukan terlalu tinggi, justru sudah mulai turun, NIM kita sudah mulai turun,” ungkapnya. Bahkan, pihaknya mengatakan pada BPD Regional Champion jilid I, NIM bank daerah ditargetkan berada di level 5,5%. ”Sekarang rata-rata 7 sampai 8 %, jadi sudah turun, sebelumnya ada yang 9%, bahkan ada yang di bawah 7% sekarang,” imbuhnya.
Di sisi lain Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu menyatakan bahwa perbankan Indonesia saat ini sudah tidak efisien, yang difokuskan hanyalah mengejar NIM setinggi mungkin. ”Perbankan kita sangat tidak efisien. Ada di BPD suku bunga 1,25% per bulan. Saya setuju NIM maksimum 5%,” tandasnya.
Eko menambahkan akan meluncurkan produk kredit pembangunan daerah bersama. Jika peluncuran produk kredit bersama ini rampung, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penjaminan oleh Perum Jamkrindo. Nantinya produk ini dipasarkan di segmen mikro.
Eko menuturkan, penyusunan produk kredit bersama ini juga merupakan salah satu langkah dalam transformasi BPD sebagai regional champion. ”Dengan memanfaatkan birokrasi pemerintah daerah (pemda) yang mempunyai database mikro yang cukup baik, kita bisa kembangkan. Dengan menggunakan produk pemersatu kita,” katanya.
Eko melanjutkan, pihaknya juga akan meningkatkan kinerja BPD lebih baik lagi dengan merumuskan suatu proses atau strategi transformasi secara lebih komprehensif sehingga diharapkan bisa menghadapi tantangan ke depan. ”Kita memiliki pasar yang luas jadi perlu ditangani atau dikelola oleh BPD, sehingga BPD betul-betul menjadi tuan rumah di negerinya sendiri,” imbuhnya.
Di sisi lain, dalam empat tahun terakhir Asbanda melaksanakan strategi pengembangan BPD melalui BPD regional champion yang biasa disebut jilid pertama. Namun, karena jilid pertama sudah habis masa berlakunya, Asbanda mempersiapkan rancangan roadmap program transformasi BPD Regional Champion jilid dua.
”Tahap pertama lebih menitikberatkan pada targettarget bisnis, tapi kita melupakan proses holistisnya. Nanti dalam tahap kedua, kita akan melengkapinya dengan memperbaiki proses bisnisnya sehingga betul-betul menyatu seperti bagaimana menyatukan kekuatan BPD melalui pendekatan menyeluruh, contohnya ATM,” paparnya.
Untuk itu, program ini diharapkan dapat membimbing BPD agar mampu tumbuh dan menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Dia juga berharap pemerintah dan parlemen mendukung bank milik daerah ini agar bisa berkembang maksimal, salah satunya dengan memanfaatkan momentum revisi UU Perbankan.
”Memang kami ingin melihat dalam UU Perbankan posisi BPD yang menjadi salah satu pilar perbankan Indonesia bisa di-mention atau dimasukkan dalam draf UU Perbankan yang sekarang lagi dibuat DPR,” harapnya.
Gus Irawan menyambut baik revisi UU Perbankan. Meski demikian, dia mengaku prihatin karena perkembangan industri BPD belum ada kemajuan signifikan. ”Oleh sebab itu, dalam revisi UU Perbankan kami minta banyak masukan pelaku industri perbankan, regulator, ahli, dan akademisi agar bisa membawa sistem perbankan lebih baik ke depannya,” katanya.
Dia sadar proses ini membutuhkan waktu lama karena proses revisi UU Perbankan kembali dimulai dari nol setelah terpilihnya DPR baru. ”Tapi kami berharap nanti ada solusinya setelah kita duduk bersama,” tutupnya.
Kunthi fahmar sandy
(ftr)
Explore More