4 Pelabuhan Jadi Pintu Masuk Wisman

JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengusulkan agar empat pelabuhan laut dibuka sebagai tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) untuk mengantisipasi kedatangan wisatawan mancanegara (wisman).

Usulan ini untuk mendukung kebijakan pembebasan bebas visa yang dikeluarkan pemerintah terhadap 30 negara. ”Dalam rakor (rapat koordinasi), Kemenpar meminta agar empat pelabuhan yaitu Batam Center, Kupang, Tanjung Uban, dan Sri Bintan dibuka,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan bahwa empat pelabuhan bisa menjadi alternatif jalur pintu masuk bagi wisman di samping melalui bandara. Saat ini ada lima pusat pintu masuk wisman melalui bandara, yaitu Bandara Soekarno- Hatta Jakarta, Bandara Hang Nadim Batam, Bandara Ngurah Rai Bali, Bandara Kualanamu Medan, dan Bandara Juanda Surabaya. ”Kelima bandara itu sudah siap,” tambah Indroyono.

Kendati demikian, pihak imigrasi juga harus mempersiapkan kedatangan wisatawan yang diperkirakan mencapai sekitar 1 juta. Imigrasi, kata Indriyono, harus membuka lebih banyak loket dan menambah personelnya. ”Imigrasi harus berbenah diri menyiapkan kedatangan wisatawan, terutama di lima pintu masuk itu (bandara),” ucap dia.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, usulan tersebut mempertimbangkan porsi wisman yang sebagian besar ke Jakarta, Batam, dan Bali. Sekitar 20% atau 2 juta jumlah wisman yang diperkirakan datang ke Batam akan melalui jalur laut. ”Makanya, pelabuhan yang dibuka itu sebagian di Batam,” ucap Arief.

Arief pun meyakini bahwa kondisi infrastruktur Indonesia sudah siap untuk mengantisipasi kedatangan wisman tahun ini. Menurut dia, salah satu persoalan infrastruktur bagi pariwisata adalah masalah akomodasi.

”Tingkat okupansi hotel itu 50% untuk hotel berbintang dan 40% untuk hotel non-bintang. Jadi kalau menaikkan target (wisman), masih cukup muat. Saya dan Pak Menhub (Menteri Perhubungan Ignasius Jonan) juga sudah sepakat bahwa seluruh bandara di kabupaten diperpanjang,” tambah dia.

Kemenhub-TNI Kerja Sama terkait Bebas Visa

Sementara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, bekerja sama untuk memperketat keamanan di seluruh fasilitas transportasi menyambut pembebasan visa bagi 45 negara.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Santoso Eddy Wibowo mengatakan, pemerintah memberikan bebas visa ke 45 negara, maka faktor keamanan tidak dapat dikesampingkan. ”Langkah pengamanan fasilitas transportasi ini adalah supaya menangkal halhal yang tidak diinginkan. Inilah yang mendasari kerja sama dengan TNI ini,” kata Eddy.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub Santoso Eddy Wibowo dengan Aspers Kasad Mayor Jenderal TNI Jaswandi, Aspers Kasal Laksamana Muda TNI Djoko Teguh Wahoyo, serta Aspers Kasau Marsekal Muda TNI Bambang Samoedra.

Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama tersebut, personel TNI dapat ditempatkan di seluruh unit pelaksana teknis (UPT) termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan Kemenhub di seluruh Indonesia sesuai kebutuhan. ”Dengan adanya pengamanan aset transportasi dan pengembangan fasilitas-fasilitas transportasi, diharapkan keamanan akan lebih meningkat,” katanya.

Asisten Teritorial Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Ngakan Gede Sugiarta menyambut baik kerja sama antara Kemenhub dan TNI. ”Sesuai dengan kebijakan dari Presiden Republik Indonesia, TNI ditugaskan agar membantu kementerian/lembaga pemerintahan dalam menyukseskan program-program pemerintah,” katanya.

Ngakan Gede menambahkan, sebelumnya TNI dan Kemenhub sudah bekerja sama tapi dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut lebih mempermudah rantai komando dan efisiensi waktu sehingga para personel TNI yang bertugas dapat bekerja dengan lebih tertib dan aman.

Rahmat fiansyah/ant