Hasil Pembangunan Infrastruktur Butuh Dua Tahun
Kamis, 26 Maret 2015 - 12:08 WIB
Hasil Pembangunan Infrastruktur Butuh Dua Tahun
A
A
A
JAKARTA - Menteri PPN/Ketua Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, hasil dari pembangunan infrastruktur tidak bisa dilihat dari hitungan bulan, melainkan membutuhkan waktu satu sampai dua tahun.
"Bikin rencana dulu, rencananya bisa jalan apa enggak, FS (feasibility staudy), setelah itu diskusi ke kontraktor yang menang, baru mulai pengadaannya. Kemudian konstrukksi 1,5 tahun sudah jadi. Kalau ada yang tanya jembatan belum jadi, bendungan belum jadi, itu kita salah tanya," ujar Andrinof di Kantor Bappenas Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Andrinof mengatakan, cara menilai yang benar adalah dari perubahan software dan humanware. Bagaimana tumpang tindih lahan, benturan kepentingan ketidakjelasan aturan. "Kalau itu sudah selesai. Itu bisa dilakukan dalam hitungan bulan. Cara melihatnya seperti itu," kata dia.
Andrinof juga mengatakan, tidak ada perubahan prioritas pembangunan dari tahun ke tahun. Semua tentunya diprioritaskan. Terutama untuk kementerian yang lebih banyak bekerja di lapangan.
"Di sistem koordinasi pola kerja presiden, itu banyak sekali koordinasi, kerja teknis juga banyak. Kemudian 80 % kerja di lapangan kayak Mentan itu didukung. Enggak hadir di sidkab juga tak apa. Ibu Susi juga tidak apa sering izin. Kalau yang urusan untuk dobrak di lapangan, didorong. Kalau menteri Bappenas, enggak usah. Di Jakarta tugasnya, kecuali ketemu Bappeda," pungkasnya.
"Bikin rencana dulu, rencananya bisa jalan apa enggak, FS (feasibility staudy), setelah itu diskusi ke kontraktor yang menang, baru mulai pengadaannya. Kemudian konstrukksi 1,5 tahun sudah jadi. Kalau ada yang tanya jembatan belum jadi, bendungan belum jadi, itu kita salah tanya," ujar Andrinof di Kantor Bappenas Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Andrinof mengatakan, cara menilai yang benar adalah dari perubahan software dan humanware. Bagaimana tumpang tindih lahan, benturan kepentingan ketidakjelasan aturan. "Kalau itu sudah selesai. Itu bisa dilakukan dalam hitungan bulan. Cara melihatnya seperti itu," kata dia.
Andrinof juga mengatakan, tidak ada perubahan prioritas pembangunan dari tahun ke tahun. Semua tentunya diprioritaskan. Terutama untuk kementerian yang lebih banyak bekerja di lapangan.
"Di sistem koordinasi pola kerja presiden, itu banyak sekali koordinasi, kerja teknis juga banyak. Kemudian 80 % kerja di lapangan kayak Mentan itu didukung. Enggak hadir di sidkab juga tak apa. Ibu Susi juga tidak apa sering izin. Kalau yang urusan untuk dobrak di lapangan, didorong. Kalau menteri Bappenas, enggak usah. Di Jakarta tugasnya, kecuali ketemu Bappeda," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
