Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penduduk Miskin
Kamis, 26 Maret 2015 - 18:04 WIB
Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penduduk Miskin
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) berencana menerapkan skema subsidi langsung untuk elpiji. Namun, sebelum skema tersebut benar-benar diterapkan, pemerintah diminta memperbaiki data penduduk miskin terlebih dahulu.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengemukakan, skema subsidi langsung elpiji secara teoritis lebih efektif dibandingkan subsidi barang. Namun, pemerintah tidak bisa melupakan prasyarat subsidi langsung, yaitu transparansi dalam hal validitas harga.
"Kalau ini (subsidi elpiji) langsung, siapa yang berhak mendapatkan subsidi? Ini kan persoalannya prasyarat subsidi langsung kan harus ada transparansi dalam hal validitas pendataan. Datanya harus valid. Pendataan saja sampai hari ini belum selesai," ujarnya di kantor Indef, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Enny melanjutkan, pemerintah juga harus memperhatikan mengenai kelembagaan yang mengkoordinasikan penyaluran subsidi tersebut. Sayangnya, saat ini saja pendataan mengenai kriteria orang miskin dan rentan miskin masih belum ada kejelasan.
"Yang menjadi objek Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini yang mana. Ini kan belum ditentukan. Termasuk ketika kita menentukan objek penerima raskin, penerima pergantian subsidi BBM dan sebagainya. Ini yang memang memerlukan perbaikan," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM akan menerapkan penyaluran subsidi elpiji langsung dengan menggunakan kartu kendali. Maka, harga elpiji 3 kg tidak lagi disubsidi dan harganya akan sama dengan elpiji 12 kg.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I GN Wiratmadja menuturkan, pihaknya saat ini tengah mengkaji penerapan kartu kendali tersebut. Nantinya, masyarakat tergolong miskin akan mendapatkan kartu tersebut yang berisi saldo subsidi sebesar Rp42 ribu hingga Rp45 ribu.
"Per kartu itu, kita punya subsidi Rp26 triliun sekian kalau dibagi dengan kartu yang ada berarti Rp42 ribu-Rp45 ribu per keluarga/perusahaan mikro yang kategori miskin sekarang," katanya.
Dia menjelaskan, nantinya subsidi pada kartu tersebut akan diisi ulang setiap bulan. Maka, harga elpiji murah hanya bisa didapat pembeli yang memiliki kartu kendali tersebut.
"Sama saja harganya. Subsidinya tidak dicabut, tapi tepat sasaran kepada masyarakat yang memang butuh," imbuh Wiratmadja.
Menurutnya, program tersebut akan diujicobakan terlebih dahulu di daerah Bali, Batam dan Bangka Belitung. Setelah ujicoba (pilot project) lancar, pemerintah akan menerapkannya secara nasional. "Ini pilot project dulu, kita lihat nanti bagus atau enggak. Kalau bagus, kita lanjut nasional," pungkasnya.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengemukakan, skema subsidi langsung elpiji secara teoritis lebih efektif dibandingkan subsidi barang. Namun, pemerintah tidak bisa melupakan prasyarat subsidi langsung, yaitu transparansi dalam hal validitas harga.
"Kalau ini (subsidi elpiji) langsung, siapa yang berhak mendapatkan subsidi? Ini kan persoalannya prasyarat subsidi langsung kan harus ada transparansi dalam hal validitas pendataan. Datanya harus valid. Pendataan saja sampai hari ini belum selesai," ujarnya di kantor Indef, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Enny melanjutkan, pemerintah juga harus memperhatikan mengenai kelembagaan yang mengkoordinasikan penyaluran subsidi tersebut. Sayangnya, saat ini saja pendataan mengenai kriteria orang miskin dan rentan miskin masih belum ada kejelasan.
"Yang menjadi objek Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini yang mana. Ini kan belum ditentukan. Termasuk ketika kita menentukan objek penerima raskin, penerima pergantian subsidi BBM dan sebagainya. Ini yang memang memerlukan perbaikan," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM akan menerapkan penyaluran subsidi elpiji langsung dengan menggunakan kartu kendali. Maka, harga elpiji 3 kg tidak lagi disubsidi dan harganya akan sama dengan elpiji 12 kg.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I GN Wiratmadja menuturkan, pihaknya saat ini tengah mengkaji penerapan kartu kendali tersebut. Nantinya, masyarakat tergolong miskin akan mendapatkan kartu tersebut yang berisi saldo subsidi sebesar Rp42 ribu hingga Rp45 ribu.
"Per kartu itu, kita punya subsidi Rp26 triliun sekian kalau dibagi dengan kartu yang ada berarti Rp42 ribu-Rp45 ribu per keluarga/perusahaan mikro yang kategori miskin sekarang," katanya.
Dia menjelaskan, nantinya subsidi pada kartu tersebut akan diisi ulang setiap bulan. Maka, harga elpiji murah hanya bisa didapat pembeli yang memiliki kartu kendali tersebut.
"Sama saja harganya. Subsidinya tidak dicabut, tapi tepat sasaran kepada masyarakat yang memang butuh," imbuh Wiratmadja.
Menurutnya, program tersebut akan diujicobakan terlebih dahulu di daerah Bali, Batam dan Bangka Belitung. Setelah ujicoba (pilot project) lancar, pemerintah akan menerapkannya secara nasional. "Ini pilot project dulu, kita lihat nanti bagus atau enggak. Kalau bagus, kita lanjut nasional," pungkasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
