Sinar Mas Serius Garap Bisnis Biodiesel

Jum'at, 27 Maret 2015 - 14:56 WIB
Sinar Mas Serius Garap Bisnis Biodiesel
Sinar Mas Serius Garap Bisnis Biodiesel
A A A
JAKARTA - Sinar Mas siap mendukung program pemerintah terkait kebijakan peningkatan mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) dari 10% menjadi 15% (B15) mulai 1 April 2015.

Sinar Mas siap mendukung program pemerintah untuk memenuhi kekurangan biodiesel tersebut," kata Board Member Sinar Mas Franky Widjaja dalam rilisnya, Jumat (27/3/2015).

Sinar Mas hingga akhir 2015 akan mengembangkan industri biodiesel sebanyak 1 juta ton di tiga tempat yaitu Jakarta, Tarjun Kalimantan Selatan dan Dumai Riau. Industri biodiesel di bawah Sinar Mas ini akan terus dikembangkan hingga memenuhi kapasitas 2 juta dalam beberapa tahun mendatang.

"Diperlukan komitmen kuat dari pengusaha sawit di hulu untuk mendukung program pemerintah tersebut dengan mengembangkan industri di hilir, sehingga nantinya diperoleh manfaat secara menyeluruh," tambah Franky.

Dengan pengembangan industri hilir, maka akan diperloleh beberapa manfaat. Pertama, penghematan devisa. Kedua, meningkatkan harga CPO dunia karena tingginya permintaan sawit, yang berujung pada peningkatan harga Tanda Buah Segar (TBS) dan kesejahteraan petani. Ketiga, green industry karena biodisesl merupakan bahakar bakar nabati yang renewable.

Dalam kunjungan ke Jepang, industri automotif di Jepang seperti Toyota sudah menyatakan dukungannya untuk memproduksi mobil yang dapat menggunakan biodiesel sesuai roadmap biodiesel pemerintah Indonesia.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan kebijakan tersebut. Kebijakan baru ini diperlukan tambahan biodiesel sebanyak 2 juta ton untuk bisa memenuhi mandatori campuran BBN sebanyak 15% atau setara dengan sekitar 6 juta ton.

Saat ini di Indonesia sudah ada kapasitas terpasang industri biodiesel sekitar 4 juta ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan B15 dapat ditingkatkan menjadi sekitar 6 juta ton. Sementara itu, kebutuhan Public Service Obligation (PSO) saat ini baru sekitar 1,7 juta ton, sisanya dapat digunakan untuk non PSO.

Dengan adanya penurunan harga BBM saat ini maka industri hilir biodiesel mengalami kesulitan. Sementara pemerintah tidak siap memberikan subsidi lewat APBN. Sebab itu,
diciptakan mekanisme agar industri hulu dapat melakukan self-subsize untuk membantu industri hilir.
(izz)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5413 seconds (0.1#10.140)