Pemda Papua Bantah Warga Tolak Pembangunan Smelter

JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) Papua membantah isu penolakan masyarakat terhadap pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Pomako, Mimika Timur.

Gubernur Papua, Lukas Anembe menegaskan kabar penolakan pembangunan smelter hanya didramatisir. Dia memastikan pembangunan pabrik pengolahan konsentrat itu tetap akan dilakukan.

"Tidak ada penolakan, itu hanya dibuat-buat saja. Tidak ada yang nolak," ujarnya, saat ditemui usai dipanggil Menteri ESDM Sudirman Said, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Menurut Lukas, sejumlah oknum telah membuat skenario agar warga Pomako menolak pembangunan smelter. Dia mengaku hingga saat ini pembangunan smelter masih berlangsung, dan tidak ada penolakan dari warga sekitar.

"Ada yang mengskenariokan itu (penolakan pembangunan smelter). Sampai saat ini pembangunan masih terus berlangsung," tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan, infrastruktur pendukung pembangunan smelter telah disiapkan. Lahan untuk pembangunan smelter seluas 200 hektare (ha) telah disiapkan.

Tidak hanya itu, pasokan listrik juga telah siap. Adapun pembangkit listrik diintegrasikan untuk menambah rasio elektrifikasi daerah lain. "Lahannya 200 ha sudah siap. Listrik kami siapkan 600 megawatt (MW). Jadi 300 MW yang lain untuk Freeport, sisanya untuk smleter dan kapubaten yang lain," pungkasnya.