Bappenas Diminta Ambil Alih Pelabuhan Cilamaya

JAKARTA - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) diminta mengambil alih mengenai kajian pembangunan Pelabuhan Cilamaya dari Japan International Cooperation (JICA). Selama ini, pemerintah meminta bantuan perusahaan asal Jepang tersebut untuk melakukan kajian mengenai Pelabuhan Cilamaya.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara menuturkan, peran pemerintah dalam kajian dan pembangunan pelabuhan kontroversial tersebut haruslah dominan. Kajian tersebut jangan hanya diserahkan kepada JICA.

"Untuk pindah ini perlu ada peran pemerintah yang dominan, tidak hanya menyerahkan ke JICA. Karena kepentingannya hanya bisnis Jepang dan industri automotif produk Jepang yang membonceng disana," tuturnya, dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (28/3/2015).

Seperti diketahui, pembangunan pelabuhan di Cilamaya tersebut akan mengganggu kegiatan operasional migas dari anak usaha PT Pertamina (Persero), yaitu Offshore North West Java (ONWJ).

"Apalagi lifting terus turun, kalau ini terganggu. Kita tidak mau kajian ini hanya dilakukan JICA. Bappenas harus andil," tegasnya.

Marwan menambahkan, selama ini koordinasi antara seluruh stakeholder dalam pembangunan pelabuhan Cilamaya pun tidak optimal. Kementerian ESDM terlihat tidak melindungi kepentingan Pertamina atas wilayah operasionalnya tersebut.

"Koordinasi juga enggak optimal. Oke itu di atas kertas tapi dalam praktik? Kalau itu (koordinasi) sudah dilakukan tidak akan ada bicara safety. Kita harus review, batalkan itu dilakukan oleh JICA Gunakan Bappenas untuk leader koordinasi semua pihak," tandasnya.