Rusia Gabung Bank Infrastruktur China

MOSKOW - Rusia akan bergabung Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang dipimpin China. Deputi Pertama Perdana Menteri (PM) Rusia Igor Shuvalov mengungkapkan hal itu di forum internasional di China.

”Saya ingin menginformasikan pada Anda bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengambil keputusan bahwa Rusia akan berpartisipasi dalam modal AIIB,” ungkap Shuvalov di Forum Boao China, dikutip kantor berita RIA Novosti. AIIB yang dimotori China itu diumumkan pada Oktober lalu.

Lembaga itu menjadi perbankan multinasional yang dicurigai Amerika Serikat (AS) sebagai ancaman bagi Bank Dunia. Langkah China itu terbukti sukses karena negara-negara aliansi AS, bahkan Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan pekan ini Korea Selatan (Korsel), semua menyatakan berminat bergabung bank yang dimodali dengan dana USD50 miliar tersebut.

Rusia berupaya mendekatkan diri dengan China dalam beberapa tahun terakhir dan upaya ini meningkat seiring pembekuan hubungan dengan kekuatan Barat yang memberlakukan sanksi ekonomi yang sangat keras pada Moskow. ”Kami senang memiliki peluang membangun kerja sama dalam format China dan Uni Ekonomi Eurasia,” tutur Shuvalov, merujuk pada uni perdagangan bebas yang dipimpin Putin yang terdiri atas Rusia, Kazakhstan, Armenia, dan Belarusia yang berlaku pada Januari.

”Kami di Rusia yakin bahwa kerja sama dalam membangun kemitraan Eurasia dan sabuk ekonomi Jalur Sutra akan menciptakan peluang lebih lanjut pada pembangunan negaranegara Uni Eurasia dan China,” ungkap Shuvalov. Menteri Luar Negeri (menlu) China Wang Yi menjelaskan bulan ini bahwa kerja sama praktis antara China dan Rusia berdasarkan kebutuhan bersama dan dorongan internal yang besar serta ruang untuk ekspansi.

China sangat membutuhkan Rusia yang kaya sumber daya alam. Adapun, sanksi Barat telah membuat Moskow harus mencari pasar yang stabil karena perekonomian Rusia sedang menghadapi krisis akibat penurunan harga minyak yang menjadi sumber utama pendapatan. Kedua negara juga anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selama ini menggunakan hak vetonya untuk melawan langkah- langkah Barat seperti dalam perang sipil di Suriah.

Presiden China Xi Jinping kemarin juga menegaskan bahwa AIIB tidak bertujuan menggantikan program regional yang telah ada. China meluncurkan skema ”Sabuk dan Jalan” untuk investasi di jalurjalur transportasi regional, termasuk AIIB. Xi menegaskan dalam konferensi tingkat tinggi regional di China selatan bahwa skema ”Sabuk dan Jalan” bukan bermaksud mengalahkan mekanisme yang sudah ada atau berbagai inisiatif untuk kerja sama regional.

”Semua negara sepanjang rute-rute di Asia, serta temanteman dan mitra China di penjuru dunia diundang untuk terlibat dalam program itu termasuk AIIB,” tutur Xi, dikutip kantor berita Xinhua . Meski demikian, Xi menegaskan kembali seruan untuk konsep keamanan baru di Asia yang dianggap para analis Barat sebagai upaya China menggeser pengaruh AS di Pasifik. AS melakukan lobi intensif untuk mencegah aliansi Baratnya bergabung AIIB.

Lobi itu tampaknya gagal karena Jerman, Prancis, dan Inggris justru berminat gabung AIIB. Xi yang memimpin Partai Komunis China juga mencoba menepis kekhawatiran banyak pihak tentang kondisi perekonomian China yang tumbuh pada level paling lamban dalam hampir 25 tahun terakhir.

Menurut Xi, para pengamat jangan hanya melihat tingkat pertumbuhan saat menilai kesehatan ekonomi. Lebih penting dari itu ialah efisiensi ekonomi yang sudah terjadi di China. Pemerintah China mengumumkan, target pertumbuhan ekonomi tahun ini sekitar 7%, di bawah target 2014 sebesar 7,5% dan level terendah dalam seperempat abad. Menurut Xi, pertumbuhan 7% masih sangat bagus dan akan menjadi penggerak momentum.

Xi berpendapat, ekonomi China masih tangguh dan memiliki banyak potensi, termasuk berbagai langkah kebijakan baru yang dapat diambil. Para analis memperkirakan ada pemangkasan suku bunga lebih lanjut di China tahun ini. Sebelumnya Menteri Keuangan Jepang Taro Aso ingin AIIB dapat bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk memenuhi pertumbuhan permintaan pendanaan infrastruktur di Asia.

Meski demikian, Aso pekan lalu menunjukkan persetujuan hati-hati pada lembaga baru itu karena Amerika Serikat (AS) telah menentangnya. Aso menyatakan, Jepang tidak siap memutuskan bergabung AIIB yang berbasis di Beijing itu pada batas waktu 31 Maret. Dia menyebutkan kurangnya transparansi dalam manajemen bank. Sedikitnya 35 negara akan bergabung AIIB pada batas waktu 31 Maret. Lembaga baru itu dianggap sebagai tantangan bagi Bank Dunia dan ADB, lembaga yang dipelopori pendiriannya oleh AS.

Negeri Paman Sam itu juga memiliki pengaruh besar di kedua lembaga tersebut. ”Saat permintaan untuk pendanaan infrastruktur pertumbuhannya sangat tinggi, ini bukan permainan kalah menang antara AIIB dan ADB. Masalahnya ialah AIIB tidak transparan dan belum ada keputusan siapa yang terlibat, di mana untuk memutuskan dewan eksekutif dan siapa yang akan memeriksa berbagai pinjaman untuk setiap proyek.” kata Aso setelah rapat kabinet, dikutip kantor berita AFP .

Aso juga menegaskan, ”Sangat diharapkan lembaga ini akan bekerja sama dengan ADB untuk mengembangkan infrastruktur di Asia. Tapi, sulit melihat ini terjadi karena berbagai aturannya sangat berbeda.” Aso mengulangi kekhawatiran Jepang atas kemampuan AIIB untuk menopang utang dan merespons dampak sosial dan lingkungan pembangunan infrastruktur, yang dapat mempengaruhi berbagai pinjaman yang telah diberikan ADB, Bank Dunia, dan lembaga lainnya.

”Saya tidak tahu bagaimana pernyataan saya sebelumnya diartikan, tapi Jepang sangat berhati-hati. Karena berbagai kondisi ini tidak memenuhi semua sekarang, kami tidak dapat memberikan jawaban pada 31 Maret kecuali kami menerima respons,” tutur Aso. Sebelumnya Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde menyambut pembentukan bank infrastruktur baru oleh China.

Lembaga baru itu telah mendapat dukungan dari Eropa dan ditanggapi skeptis oleh Amerika Serikat (AS) serta Jepang.

Syarifudin