Pemerintah Tetap Utamakan Bangun Pelabuhan Cilamaya
Minggu, 29 Maret 2015 - 22:01 WIB
Pemerintah Tetap Utamakan Bangun Pelabuhan Cilamaya
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan tetap mendorong pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Alasannya, dokumen teknis dan dampak lingkungan telah dibuat oleh konsultan internasional dengan melibatkan manajemen Pertamina.
Menteri Perencanaan Pembangunan kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan, Bappenas juga telah melakukan kajian-kajian terhadap pelabuhan Cilamaya. Namun, hasil kajian tersebut akan dilaporkan ke presiden.
"Selanjutnya, kita tunggu arahan presiden seperti apa. Yang jelas hasil kajiannya kita, kita laporkan kepada bapak Presiden dulu," kata Andrinof di Jakarta, Minggu (29/3/2015).
Menurut dia, keputusan pembangunan Pelabuhan Cilamaya berada di tangan Presiden. Dia menjelaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan menguntungkan bagi investor, sebab, dari sisi kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak mampu menampung kapal, sehingga dibutuhkan pelabuhan pendukung.
"Kalau Pelabuhan Cilanmaya, siapapun yang bangun pasti akan untung, karena di Priok sudah sangat padat. Sehingga kalau dibiarkan cost logistik akan tetap tinggi dari Karawang ke Priokl," ucapnya.
Sementara, Kementerian Perhubungan mengharapkan Pelabuhan Cilamaya tetap dibangun namun dilakukan murni oleh swasta tanpa menggunakan APBN. Kepala Pusat Komunikasi Publik, JA. Barata, mengatakan, APBN akan diprioritaskan untuk pembangunan di daerah tertingga maupun terpencil yang masuk ranah Kemenhub.
"Kalau APBN sebaiknya untuk pembangunan di daerah terpencil atau daerah tertinggal. Cilamaya ini, sebaiknya swasta saja, sebab, sangat dibutuhkan sehingga pengembalian keuntungannya juga jelas. Kalau hanya mengandalkan Tanjung Priok, tentu akan susah karena di sana sudah padat," ujarnya, kepada Sindonews.
Di sisi lain, Kemenhub, kata dia, akan mendorong pembangunan pelabuhan Cilamaya selama tidak mengganggu lahan pertanian. "Sehingga akses jalan bisa dibangun dalam sistem closed gated dan elevatet," pungkas Barata.
Ketua Umum Indonesia National Shipowners' Associations (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, pembangunan Pelabuhan Cilamaya harus berjalan, mengingat pelabuhan tersebut mampu mendorong akselerasi industri di barat Pulau Jawa sehingga pada akhirnya mampu menurunkan biaya logistik menjadi 19% sebagaimana target pemerintah.
"Saya melihat pemerintah sudah melihat jalan tengah, dengan menggeser lokasi proyek pelabuhan cilamaya hampi 3 kilometer demi mengakomodasi semua pihak, terutama PT Pertamina," ucapnya.
Di sisi lain, Carmelita juga menekankan perlunya dukungan pemerintah terkait pembangunan pelabuhan Cilamaya. "Tidak serta-merta juga semuanya akan ditanggung swasta. Pastinya adalah dukungan pemerintah. Misalnya fasilitas break water dan saluran (chanel), termasuk fasilitas lalu-lintas kapal," tuturnya.
Seperti diketahui, rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya dengan kebutuhan investasi Rp34,5 triliun merupakan perluasan dari Pelabuhan Tanjung Priok yang mengalami over capacity. Namun, PT Pertamina menyatakan keberatan terkait rencana lokasi Cilamaya karena dikhawatirkan mengganggu kegiatan pengolahan kilang melalui pipa-pipa milik pertamina di kawasan tersebut.
Menteri Perencanaan Pembangunan kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan, Bappenas juga telah melakukan kajian-kajian terhadap pelabuhan Cilamaya. Namun, hasil kajian tersebut akan dilaporkan ke presiden.
"Selanjutnya, kita tunggu arahan presiden seperti apa. Yang jelas hasil kajiannya kita, kita laporkan kepada bapak Presiden dulu," kata Andrinof di Jakarta, Minggu (29/3/2015).
Menurut dia, keputusan pembangunan Pelabuhan Cilamaya berada di tangan Presiden. Dia menjelaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan menguntungkan bagi investor, sebab, dari sisi kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak mampu menampung kapal, sehingga dibutuhkan pelabuhan pendukung.
"Kalau Pelabuhan Cilanmaya, siapapun yang bangun pasti akan untung, karena di Priok sudah sangat padat. Sehingga kalau dibiarkan cost logistik akan tetap tinggi dari Karawang ke Priokl," ucapnya.
Sementara, Kementerian Perhubungan mengharapkan Pelabuhan Cilamaya tetap dibangun namun dilakukan murni oleh swasta tanpa menggunakan APBN. Kepala Pusat Komunikasi Publik, JA. Barata, mengatakan, APBN akan diprioritaskan untuk pembangunan di daerah tertingga maupun terpencil yang masuk ranah Kemenhub.
"Kalau APBN sebaiknya untuk pembangunan di daerah terpencil atau daerah tertinggal. Cilamaya ini, sebaiknya swasta saja, sebab, sangat dibutuhkan sehingga pengembalian keuntungannya juga jelas. Kalau hanya mengandalkan Tanjung Priok, tentu akan susah karena di sana sudah padat," ujarnya, kepada Sindonews.
Di sisi lain, Kemenhub, kata dia, akan mendorong pembangunan pelabuhan Cilamaya selama tidak mengganggu lahan pertanian. "Sehingga akses jalan bisa dibangun dalam sistem closed gated dan elevatet," pungkas Barata.
Ketua Umum Indonesia National Shipowners' Associations (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, pembangunan Pelabuhan Cilamaya harus berjalan, mengingat pelabuhan tersebut mampu mendorong akselerasi industri di barat Pulau Jawa sehingga pada akhirnya mampu menurunkan biaya logistik menjadi 19% sebagaimana target pemerintah.
"Saya melihat pemerintah sudah melihat jalan tengah, dengan menggeser lokasi proyek pelabuhan cilamaya hampi 3 kilometer demi mengakomodasi semua pihak, terutama PT Pertamina," ucapnya.
Di sisi lain, Carmelita juga menekankan perlunya dukungan pemerintah terkait pembangunan pelabuhan Cilamaya. "Tidak serta-merta juga semuanya akan ditanggung swasta. Pastinya adalah dukungan pemerintah. Misalnya fasilitas break water dan saluran (chanel), termasuk fasilitas lalu-lintas kapal," tuturnya.
Seperti diketahui, rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya dengan kebutuhan investasi Rp34,5 triliun merupakan perluasan dari Pelabuhan Tanjung Priok yang mengalami over capacity. Namun, PT Pertamina menyatakan keberatan terkait rencana lokasi Cilamaya karena dikhawatirkan mengganggu kegiatan pengolahan kilang melalui pipa-pipa milik pertamina di kawasan tersebut.
(dol)
Lihat Juga :
