Indonesia Butuh Rp5.000 Triliun untuk Infrastruktur

JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memperkirakan Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp5 ribu triliun untuk infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Meski jumlah itu sangat besar, namun tidak semuanya harus dari negara.

Maka, lanjut dia, harus melihat dari klasifikasi proyek infrastruktur itu sendiri yang memungkinkan untuk dibangun lebih cepat.

"Kalau kita bicara infrastruktur dasar, basic infrastruktur yang sifatnya benar-benar publik, tidak ada nilai komersialnya maka jelas harus dibiayai APBN/APBD atau budget. Tentunya dari tahun ke tahun alokasi infrastruktur dasar harus diperbesar," ujarnya di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Bambang mengatakan, sumber budget tersebut salah satunya berasal dari pajak. Pajak sangat penting karena tidak lagi bicara sekadar kewajiban WN pada negara, tapi sebagai sumber pembiayaan infrastruktur itu sendiri.

"Karena, sumber lainnya adalah utang luar negeri. Kalau dalam negeri, kita lihat Jepang, India berani punya budget defisit jauh di atas Indonesia. Kenapa? Karena mereka berani punya GDP rasio yang besar dari Indonesia," kata dia.

Alasannya, karena Jepang dan India didominasi atau dimiliki sebagian besar mayoritas orang Jepang atau India, alias kepemilikan asingnya sangat kecil.

"Contoh di surat utang India Rupee, itu cuma 7%. Asing di Jepang itu di bawah 5%. Kita, karena kemampuan domestik kita masih terbatas, atau uang yang alirkan pada SUN masih terbatas, kita masih punya kepemilikan asing 38%. Tentunya ini bisa menimbulkan gejolak yang sifatnya global," terangnya.