Banyak Proyek Pembangkit Mangkrak
Selasa, 31 Maret 2015 - 09:12 WIB
Banyak Proyek Pembangkit Mangkrak
A
A
A
DEPOK - Pemerintah mengakui masih banyak pembangkit listrik dari program percepatan pembangunan pembangkit (fast track program /FTP) 10.000 megawatt (MW) tahap I dan II yang hingga kini belum selesai.
Penyebabnya, banyak kontraktor yang terlibat dalam program tersebut tidak memiliki kapabilitas. Hal itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di acara bertajuk ”Implementasi Kebijakan Energi Nasisoal dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat, di Balairung Universitas Indonesia, Depok, kemarin.
”Barangkali ada yang masih ingat dengan FTP I dan II. FTP I yang dimulai tahun 2006 itu belum seluruhnya selesai, walaupun waktunya selalu diperpanjang. Begitu pun FTP II, itu lebih bermasalah lagi karena kebanyakan geotermal,” ujar Sudirman. Menurut dia, mangkrakmya pembangunan pembangkit listrik pada program tersebut disebabkan tender dimenangi oleh perusahaan-perusahaan yang tidak punya kapabilitas.
Mengambil pelajaran dari situ, Kementerian ESDM kini berkomitmen untuk mematangkan proses pengawasan dengan memaksimalkan peran kementerian dalam menyaring perusahaan- perusahaan yang memang berkomitmen penuh berkontribusi pada penyediaan pasokan listrik nasional. ”Ini menjadi pelajaran kita. Banyak hal yang perlu diselesaikan dan perlu kita carikan solusinya,” kata dia.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah membuka kesempatan bagi investor swasta untuk ikut serta dalam program pembangunan percepatan pembangkit listrik 35.000 MW. Pada program percepatan kali ini pemerintah juga akan membuka kesempatan pada swasta untuk turut serta membangun transmisi kelistrikan.
Terlepas dari itu, persiapan juga terus dilakukan, antara lain menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan jaringan transmisi bagi program percepatan pembangkit listrik 35.000 MW yang mencapai 46.000 kilometer (km).
Staf Ahli Menteri bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan Kementerian ESDM Ronggo Kuncahyo menambahkan, semua proses perizinan untuk proyek penambahan kapasitas listrik 35.000 MW akan rampung tahun ini. ”Tahun depan sudah mulai konstruksi semua. Sekarang semua perizinan diselesaikan. Kami terus berupaya menyederhanakan perizinan,” pungkasnya.
Direktur PLN Nasri Sebayang mengungkapkan, BUMN kelistrikan ini masih membutuhkan biaya Rp21 triliun guna menyelesaikan mangkraknya pembangunan sejumlah pembangkit dalam program percepatan 10.000 MW. Nasri menegaskan, biaya sebesar itu hanya untuk menyelesaikan proyek pembangkit listrik 10.000 MW yang belum rampung.
Sementara, PLN membutuhkan dana sebesar Rp60 triliun untuk investasi tahun ini. Proyeksinya, 15% di antaranya didapat dari pemerintah, kemudian 50% dana internal PLN, dan sisanya melalui pinjaman. ”Tahun ini investasi butuh Rp60 triliun, tahun depan kebutuhan investasi lebih besar,” kata dia.
Tahun depan kebutuhan biaya ditaksir akan lebih besar, mencapai Rp100 triliun, untuk memulai megaproyek 35.000 MW.
Nanang wijayanto
Penyebabnya, banyak kontraktor yang terlibat dalam program tersebut tidak memiliki kapabilitas. Hal itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di acara bertajuk ”Implementasi Kebijakan Energi Nasisoal dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat, di Balairung Universitas Indonesia, Depok, kemarin.
”Barangkali ada yang masih ingat dengan FTP I dan II. FTP I yang dimulai tahun 2006 itu belum seluruhnya selesai, walaupun waktunya selalu diperpanjang. Begitu pun FTP II, itu lebih bermasalah lagi karena kebanyakan geotermal,” ujar Sudirman. Menurut dia, mangkrakmya pembangunan pembangkit listrik pada program tersebut disebabkan tender dimenangi oleh perusahaan-perusahaan yang tidak punya kapabilitas.
Mengambil pelajaran dari situ, Kementerian ESDM kini berkomitmen untuk mematangkan proses pengawasan dengan memaksimalkan peran kementerian dalam menyaring perusahaan- perusahaan yang memang berkomitmen penuh berkontribusi pada penyediaan pasokan listrik nasional. ”Ini menjadi pelajaran kita. Banyak hal yang perlu diselesaikan dan perlu kita carikan solusinya,” kata dia.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah membuka kesempatan bagi investor swasta untuk ikut serta dalam program pembangunan percepatan pembangkit listrik 35.000 MW. Pada program percepatan kali ini pemerintah juga akan membuka kesempatan pada swasta untuk turut serta membangun transmisi kelistrikan.
Terlepas dari itu, persiapan juga terus dilakukan, antara lain menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan jaringan transmisi bagi program percepatan pembangkit listrik 35.000 MW yang mencapai 46.000 kilometer (km).
Staf Ahli Menteri bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan Kementerian ESDM Ronggo Kuncahyo menambahkan, semua proses perizinan untuk proyek penambahan kapasitas listrik 35.000 MW akan rampung tahun ini. ”Tahun depan sudah mulai konstruksi semua. Sekarang semua perizinan diselesaikan. Kami terus berupaya menyederhanakan perizinan,” pungkasnya.
Direktur PLN Nasri Sebayang mengungkapkan, BUMN kelistrikan ini masih membutuhkan biaya Rp21 triliun guna menyelesaikan mangkraknya pembangunan sejumlah pembangkit dalam program percepatan 10.000 MW. Nasri menegaskan, biaya sebesar itu hanya untuk menyelesaikan proyek pembangkit listrik 10.000 MW yang belum rampung.
Sementara, PLN membutuhkan dana sebesar Rp60 triliun untuk investasi tahun ini. Proyeksinya, 15% di antaranya didapat dari pemerintah, kemudian 50% dana internal PLN, dan sisanya melalui pinjaman. ”Tahun ini investasi butuh Rp60 triliun, tahun depan kebutuhan investasi lebih besar,” kata dia.
Tahun depan kebutuhan biaya ditaksir akan lebih besar, mencapai Rp100 triliun, untuk memulai megaproyek 35.000 MW.
Nanang wijayanto
(ftr)
