Harga Elpiji 12 Kg Naik, Pemerintahan Jokowi Dinilai Lemah

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian mengungkapkan, kenaikan elpiji 12 kg yang dilakukan diam-diam oleh PT Pertamina (Persero) adalah sebuah kelemahan.

Menurutnya, Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berada di bawah pemerintahan Jokowi. Sehingga setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus ada informasinya.

"Itulah kelemahan pemerintahan Jokowi harga semua naik diam-diam. Harus diberitahukan, walaupun tidak dapat subsidi harus diberitahukan," ujarnya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (3/4/2015).

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyatakan, pihaknya belum dapat informasi juga dari pemerintah. Pekan depan DPR akan memanggil perseroan dalam rapat kerja.

"Harusnya diberitahukan ke DPR RI, walaupun yang dapat subsidi elpiji 3 kg yang elpiji 12 kg tidak dapat, harusnya diberitahukan. Senin besok akan Raker dengan Kementerian ESM dan disertai Pertmaina, PLN dan PGN," jelas Ramson.

Walaupun harga keekonomian sedang tinggi seharusnya manajemen pemerintahan dapat mengelola gas dalam negeri lebih banyak lagi. Kemudian pentingkan konsumsi di dalam negeri.

"Harga keeenkonomian meningkat, manajemen pemerintahan harus kelola gas, saat ini hanya 1,1 juta barel per hari. Konsumsi tingkatkan dalam negeri bukan diekspor," pungkas dia.

(Baca: Masyarakat Kaget Harga Elpiji 12 Kg Naik Diam-diam)