Indonesia Perlu Miliki Bank Infrastruktur
Indonesia Perlu Miliki Bank Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Indonesia dinilai perlu memiliki bank infrastruktur sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pembangunan perekonomian nasional.
Dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM), estimasi kebutuhan pendanaan infrastruktur pada 2015-2019 sebesar Rp5.519 triliun, atau sekitar Rp1.102 triliun per tahun. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, dana itu jelas tidak dapat dipenuhi pemerintah karena anggaran belanja infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 hanya Rp290 triliun.
Nilai anggaran itu kurang dari 3% jika dibandingkan dengan total produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sekitar Rp10.000 triliun hingga Rp11.000 triliun. ”Karena itu, perlu dana yang sangat besar untuk menutupi kekurangan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp1.102 triliun per tahunnya,” kata Bambang saat hadir dalam diskusi bertajuk ”Bank Infrastruktur, Perlu atau Tidak ? ” yang digelar bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta baru-baru ini.
Dia menyampaikan, perlu solusi untuk mengisi kesenjangan sumber pendanaan pembiayaan infrastruktur yang salah satunya diproyeksikan dengan cara melibatkan pihak swasta untuk ikut dalam mengembangkan infrastruktur. Sejauh ini perbankan nasional sudah ikut berpartisipasi dengan menyalurkan kredit bagi pembangunan infrastruktur. Namun, total kredit untuk infrastruktur pun masih terbatas, yakni baru sekitar 16,8% dari keseluruhan kredit perbankan, atau senilai Rp244,8 triliun.
Karena itu, kata dia, perlu keterlibatan yang lebih besar dari perbankan dan lembaga investasi lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, kata dia, perlu dipertimbangkan adanya bank infrastruktur yang secara khusus bergerak di bidang ini. Bambang yakin perbankan Indonesia memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, lembaga yang ada saat ini yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) merupakan cikal-bakal bank infrastruktur di Indonesia. Saat ini SMI sudah mampu membiayai proyek infrastruktur hingga Rp150 triliun. Pemerintah pun akan mendorong SMI sebagai penyokong bank infrastruktur. Dia berharap, ke depan obligasi yang dikeluarkan bank infrastruktur bisa setara dengan obligasi yang di terbitkan pemerintah.
Dengan begitu, bank infrastruktur dapat membiayai berbagai proyek jangka panjang seperti pembangkit listrik dalam lima tahun. Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad mengungkapkan, legislatif siap memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menjadikan PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai bank infrastruktur.
Dia juga menargetkan undang-undang mengenai bank infrastruktur akan segera masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR. ”Kita usahakan tahun depan (masuk prolegnas). Tahun 2016,” tegasnya. Menurut Fadel, undangundang itu akan memberikan kepastian hukum dalam menggunakan dana hasil obligasi yang diterbitkan bank infrastruktur. Dia berharap, SMI dapat berperan membantu pemda membiayai infrastruktur di daerah.
”Karena pemda-pemda ingin membangun daerahnya, tapi tidak punya duit yang cukup,” tuturnya. Direktur Utama SMI Emma Sri Martini menambahkan, bank infrastruktur diharapkan tidak hanya menjadi penyedia dana jangka panjang bagi pendanaan infrastruktur, tetapi juga menjadi agen pembangunan bagi perekonomian Indonesia.
”Kami yakin kalau pembiayaan pembangunan lebih jelas maka kita akan lebih mudah menggerakkan perekonomian kita sendiri,” tandasnya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin berpendapat, dalam hal ini sebaiknya lembaga pembiayaan infrastruktur bisa bekerja sama dengan bank untuk membangun infrastruktur. ”Kerja sama ini misalkan dalam bentuk pembangunan jalan tol dan lainnya,” ujarnya.
Budi menyebutkan, saat ini kredit infrastruktur perseroan sekitar Rp80 triliun atau sekitar 20% dari portofolio kredit Bank Mandiri yang mencapai Rp400 triliun. Adapun, kredit infrastruktur Bank Mandiri untuk membiayai di antaranya proyek kelistrikan, jalan tol, pelabuhan udara, dan pelabuhan laut. ”Untuk tahun 2015 ini Bank Mandiri akan membiayai sekitar Rp30-40 triliun proyek infrastruktur,” tuturnya.
Kunthi fahmar sandy/ rahmat fiansyah
Dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM), estimasi kebutuhan pendanaan infrastruktur pada 2015-2019 sebesar Rp5.519 triliun, atau sekitar Rp1.102 triliun per tahun. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, dana itu jelas tidak dapat dipenuhi pemerintah karena anggaran belanja infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 hanya Rp290 triliun.
Nilai anggaran itu kurang dari 3% jika dibandingkan dengan total produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sekitar Rp10.000 triliun hingga Rp11.000 triliun. ”Karena itu, perlu dana yang sangat besar untuk menutupi kekurangan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp1.102 triliun per tahunnya,” kata Bambang saat hadir dalam diskusi bertajuk ”Bank Infrastruktur, Perlu atau Tidak ? ” yang digelar bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta baru-baru ini.
Dia menyampaikan, perlu solusi untuk mengisi kesenjangan sumber pendanaan pembiayaan infrastruktur yang salah satunya diproyeksikan dengan cara melibatkan pihak swasta untuk ikut dalam mengembangkan infrastruktur. Sejauh ini perbankan nasional sudah ikut berpartisipasi dengan menyalurkan kredit bagi pembangunan infrastruktur. Namun, total kredit untuk infrastruktur pun masih terbatas, yakni baru sekitar 16,8% dari keseluruhan kredit perbankan, atau senilai Rp244,8 triliun.
Karena itu, kata dia, perlu keterlibatan yang lebih besar dari perbankan dan lembaga investasi lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, kata dia, perlu dipertimbangkan adanya bank infrastruktur yang secara khusus bergerak di bidang ini. Bambang yakin perbankan Indonesia memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, lembaga yang ada saat ini yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) merupakan cikal-bakal bank infrastruktur di Indonesia. Saat ini SMI sudah mampu membiayai proyek infrastruktur hingga Rp150 triliun. Pemerintah pun akan mendorong SMI sebagai penyokong bank infrastruktur. Dia berharap, ke depan obligasi yang dikeluarkan bank infrastruktur bisa setara dengan obligasi yang di terbitkan pemerintah.
Dengan begitu, bank infrastruktur dapat membiayai berbagai proyek jangka panjang seperti pembangkit listrik dalam lima tahun. Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad mengungkapkan, legislatif siap memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menjadikan PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai bank infrastruktur.
Dia juga menargetkan undang-undang mengenai bank infrastruktur akan segera masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR. ”Kita usahakan tahun depan (masuk prolegnas). Tahun 2016,” tegasnya. Menurut Fadel, undangundang itu akan memberikan kepastian hukum dalam menggunakan dana hasil obligasi yang diterbitkan bank infrastruktur. Dia berharap, SMI dapat berperan membantu pemda membiayai infrastruktur di daerah.
”Karena pemda-pemda ingin membangun daerahnya, tapi tidak punya duit yang cukup,” tuturnya. Direktur Utama SMI Emma Sri Martini menambahkan, bank infrastruktur diharapkan tidak hanya menjadi penyedia dana jangka panjang bagi pendanaan infrastruktur, tetapi juga menjadi agen pembangunan bagi perekonomian Indonesia.
”Kami yakin kalau pembiayaan pembangunan lebih jelas maka kita akan lebih mudah menggerakkan perekonomian kita sendiri,” tandasnya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin berpendapat, dalam hal ini sebaiknya lembaga pembiayaan infrastruktur bisa bekerja sama dengan bank untuk membangun infrastruktur. ”Kerja sama ini misalkan dalam bentuk pembangunan jalan tol dan lainnya,” ujarnya.
Budi menyebutkan, saat ini kredit infrastruktur perseroan sekitar Rp80 triliun atau sekitar 20% dari portofolio kredit Bank Mandiri yang mencapai Rp400 triliun. Adapun, kredit infrastruktur Bank Mandiri untuk membiayai di antaranya proyek kelistrikan, jalan tol, pelabuhan udara, dan pelabuhan laut. ”Untuk tahun 2015 ini Bank Mandiri akan membiayai sekitar Rp30-40 triliun proyek infrastruktur,” tuturnya.
Kunthi fahmar sandy/ rahmat fiansyah
(bbg)
Explore More