Mandatori Biodisel Minta Segera Diimplementasikan

JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menjelaskan bahwa kebijakan mandatori penggunaan biodiesel berbasis kelapa sawit (CPO) sebesar 15% (B-15) harus segera diimplementasikan.

Menurutnya, kebijakan B-15 memang harus dipaksakan karena kalau tidak jadi akan berdampak pada melemahnya suplai kelapa sawit di dalam negeri. Kebutuhan biodiesel pada tahun ini sendiri sebanyak 5 juta ton.

"Mestinya implementasi dengan baik. Kalau sudah, mestinya serapan dalam negeri akan berdampak terhadap peningkatan demand. Kebutuhan demand tahun ini 5 juta ton biodiesel," ujarnya di Jakarta, Senin (6/4/2015).

Dia berharap, dalam jangka pendek sudah ada 2,5 juta ton yang terserap dalam negeri tahun ini, sehingga jika permintaan terpenuhi akan menaikan harga CPO yang saat ini masih berada pada angka USD750/ton.

"Diharapkan 2,5 juta ton bertahap bisa keluar cepat agar makin terlihat dapat memenuhi permintaan. Jangan tersendat lagi (implementasinya), semoga terserap dan harga naik," ujarnya.

Sekadar informasi, pemerintah akan meningkatkan mandatori pencampuran bahan bakar nabati (BBN) ke bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebesar 15% (biodiesel15/B15) pada April tahun ini guna menekan impor BBM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, campuran kandungan BBN dalam solar saat ini baru 10%. Pemerintah berencana meningkatkan mandatori hingga 20% hingga tahun depan.