Penjelasan Rini Tunjuk Komisaris dari Kalangan Politisi

JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno memberikan penjelasan mengenai penunjukan sejumlah politisi sebagai komisaris di sejumlah perusahaan milik negara. Menurutnya, komisaris di dalam perusahaan hanya bertugas sebagai pengawas dewan direksi. Bukan mengambil kebijakan penting.

"Bukan ada unsur politis. Di sini saya tegaskan, komisaris itu kan sebagai pengawas dewan. Biasanya ada tujuh atau sembilan direksi. Tugasnya untuk mengawasi yang sesuai dengan background mereka," ujarnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (6/4/2015).

"Nah, yang tanggung jawab sehari-hari kan direksi dan berkomunikasi dengan pemegang saham. Perlu diingat, komisaris itu tidak bisa memutuskan kebijakan," tegasnya.

Rini mengungkapkan, tidak harus juga komisaris menguasasi bidang yang akan dijalaninya. Karena komisaris juga harus belajar mengenai tata cara pengelolaan perusahaan. Selain itu, penunjukkannya pun melalui pemegang saham bukan melalui fit and proper test.

"Datang dari mana saja tentu boleh dong. Tidak perlu harus sesuai bidangnya. Mereka belajar masukan dari ini itu dan lain-lain kan harus belajar. Mereka dipilih tidak melalui fit and proper test. Komisaris kan enggak, tapi direksi yang di fit and proper test," tandasnya.