JIIPE Dibutuhkan untuk Dorong Investasi Jatim

Selasa, 14 April 2015 - 10:32 WIB
JIIPE Dibutuhkan untuk Dorong Investasi Jatim
JIIPE Dibutuhkan untuk Dorong Investasi Jatim
A A A
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, kehadiran Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur, dibutuhkan untuk mendorong investasi di wilayah tersebut.

JIIPE merupakan salah satu kawasan industri yang diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah. ”Dari 15 kawasan industri yang akan dibangun, hanya dua yang terletak di Jawa, yakni JIIPE di Jawa Timur dan Sayung di Jawa Tengah. Sementara, 13 kawasan lainnya tersebar di luar Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan JIIPE sangat diperhitungkan,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani di Jakarta kemarin.

Dalam catatan BKPM, Jawa Timur merupakan lokasi investasi asing terbesar ke empat di Indonesia dalam lima tahun terakhir. NilairealisasiinvestasiJawa Timur pada periode 2010-2014 mencapai USD10,6 miliar untuk penanaman modal asing dan Rp112,3 triliun untuk penanaman modal dalam negeri. Franky berharap, kehadiran kawasan industriitubisameningkatkanrasio investasi Jawa Timur.

Direktur Utama PT AKR Corporindo Haryanto Adikoesoemo yang merupakan pengembang JIIPE mengatakan, area industri kawasan tersebut memiliki kapasitas penyewaan 1.119 tenant dan diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 123.750 orang. Haryanto menambahkan, dengan beroperasinya Pelabuhan Manyar, kapal-kapal juga akan memiliki banyak pilihan untuk bersandar.

JIIPE merupakan kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan dan kompleks perumahan seluas sekitar 2.933 hektare berlokasi di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, kawasan JIIPE dibangun lengkap beserta pelabuhan laut dalam, jalan tol sepanjang 45 kilometer yang menghubungkan Surabaya dan Bandar Udara Internasional Juanda,

jalan tol yang menghubungkan bagian dalam kawasan menuju seluruh pulau Jawa, terminal energi batu bara dan migas, pengelolaan limbah, kawasan berikat, serta fasilitas pendukung lainnya. BKPM sebelumnya menyebutkan, rasio investasi yang masuk ke seluruh wilayah Indonesia sepanjang 2005-2014 baru mencapai 39,4%. Relatif rendahnya angka rasio investasi tersebut mencerminkan belum mulusnya proses realisasi investasi di daerah-daerah.

Ant
(bbg)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4363 seconds (0.1#10.140)