Edukasi Keuangan, OJK Gandeng Pemda

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan.

Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sri Rahayu Widodo mengatakan, edukasi keuangan diharapkan bisa mengubah persepsi masyarakat tentang sulit dan mahalnya memanfaatkan sektor jasa keuangan. ”OJK berharap edukasi keuangan ini bisa menunjukkan pada masyarakat bahwa produk dan layanan sektor jasa keuangan saat ini mudah dan murah serta bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata dia dalam keterangan rilisnya kemarin.

Dia mengatakan, pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan melalui acara Pasar Keuangan Rakyat di Taman Sari Kota Banda Aceh dan Edukasi Komunitas berupa training of trainers (ToT) di Kabupaten Sigli. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan di sektor jasa keuangan, termasuk memperkenalkan layanan keuangan mikro.

”OJK juga bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, menggelar pelatihan bagi pengajar dengan memberikan edukasi keuangan untuk perangkat desa dan tokoh masyarakat,” tambahnya. Kegiatan pelatihan tersebut diikuti oleh 50 orang yang berasal dari perangkat desa, guru, dosen, pemuka agama dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menurutnya, layanan keuangan mikro yang gencar didorong OJK ini sejalan dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, khususnya Pilar Ketiga yaitu Pengembangan Produk dan Layanan Jasa Keuangan. Layanan keuangan mikro adalah layanan terpadu yang menyediakan produk dan jasa keuangan mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah (low income ) dengan proses yang sederhana dan cepat, akses yang mudah, dan harga yang terjangkau.

Sri Rahayu mengungkapkan, dalam penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat ini, 34 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) ikut berpartisipasi antara lain dari perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, asosiasi di sektor jasa keuangan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan juga beberapa UMKM binaan lembaga jasa keuangan.

Berdasarkan hasil survei nasional literasi keuangan Indonesia yang dilaksanakan oleh OJK pada tahun 2013, tingkat literasi keuangan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hanya sebesar 18,71%, dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 55,98%. Mayoritas inklusi keuangan di Indonesia terjadi di sektor perbankan. Untuk kelompok UMKM, tingkat literasi keuangan hanya sebesar 15,68% dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 53,34%.

Heru febrianto