Bulog Harus Perbanyak Serap Gabah Petani
Bulog Harus Perbanyak Serap Gabah Petani
A
A
A
OKU TIMUR - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Perum Bulog memperbanyak penyerapan gabah dari petani. Di beberapa sentra tanaman padi harga gabah kering panen (GKP) masih di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).
Salah satunya di Desa Talang Giring, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Itu terungkap saat Mentan melakukan dialog dengan beberapa petani di desa tersebut bahwa harga GKP di kisaran Rp3.300 per kilogram (kg) hingga Rp3.500 per kg. Harga tersebut di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp3.700 per kg.
Menurut Amran, rendahnya harga gabah tersebut lantaran di daerah tersebut saat ini sedang berlangsung panen raya sehingga pasokan gabah dari petani melimpah. Bulog hanya sedikit menyerap gabah dari petani. Untuk itu, Amran berjanji akan membicarakan masalah ini dengan Direktur Utama Perum Bulog dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
”Saya akan bicarakan masalah ini dengan Bulog dan Menteri BUMN untuk meningkatkan penyerapan beras oleh Bulog sehingga tidak ada lagi harga gabah di tingkat petani yang tidak sesuai dengan HPP,” kata dia.
Apabila harga gabah yang rendah tersebut berlangsung lama, lanjut Mentan, petani kehilangan semangat untuk menanam padi. ”Petani sudah lelah menanam padi, tetapi sewaktu dijual harganya rendah sehingga bisa membuat mereka demotivasi,” kata Amran.
Menurutnya, ini tidak sesuai harga beras di pasaran yang tinggi, tetapi petani hanya mendapat untung sedikit. ”Masalah ini harus jadi perhatian pemerintah,” katanya. Di tempat yang sama, Bupati OKU Timur Herman Deru mengatakan, dari 500.000 ton GKP yang dihasilkan oleh petani di Kabupaten OKU Timur, Bulog hanya menyerap sekitar 35.000 ton saja. ”Karena daya serap Bulog sedikit, terpaksa kami menjadi marketing sendiri menjualnya ke tengkulak beras,” kata dia.
Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan dana sekitar Rp900 miliar untuk Provinsi Sumatera Selatan. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan benih, pupuk, pembangunan irigasi, serta pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
”Kami memberikan bantuan tahun ini sekitar Rp20 triliun. Sekitar Rp900 miliar untuk Provinsi Sumatera Selatan,” kata Amran saat kunjungan ke lahan pasang surut Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kemarin.
Amran berjanji akan menambah dana bantuan tersebut tahun depan jika produktivitas petani di lahan tersebut meningkat sekitar 1,3 juta ton. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan dalam rangka Program Khusus untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan.
Dalam Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan, terdapat dua hal penting yang perlu ditingkatkan seperti peningkatan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas. Dia menjelaskan, peningkatan IP artinya yang biasa tanam satu kali menjadi dua kali, kemudian produktivitas ikut mengalami peningkatan.
Seperti di lahan pasang surut Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Amran meminta kepada para petani agar bisa meningkatkan produktivitas menjadi dua kali tanam. ”Kenapa? Karena, petani ini memang terbiasa tanam satu kali saja. Nah , kita ingin dua kali. Kita mengajak masyarakat untuk tanam dua kali. Jangankan dua kali, kami ingin air ini termanfaatkan,” ucapnya.
Sejak Oktober 2014 hingga Maret 2015, program UPSUS ini sudah ada peningkatan tambahan tanam sekitar 700.000 ha. ”Artinya, katakanlah jika dikali lima maka menjadi 3,5 juta ton. Jika dikali enam maka menjadi 4 juta ton,” imbuh dia. Dengan demikian, swasembada pangan diyakini dapat tercapai.
Menurut Amran, pencapaian swasembada pangan berkelanjutan sebagai strategi untuk menjamin ketahanan pangan bagi rakyat Indonesia. Pihaknya juga optimistis bisa merealisasikan swasembada pangan dalam kurun waktu tiga tahun.
Dengan demikian, pada 2016 Indonesia tidak akan impor beras. ”Swasembada kan janjinya tiga tahun, saya optimistis bisa tiga tahun. Karena itu, tahun ini kita berupaya keras untuk mencapai swasembada pangan,” ucap dia.
Dia menjelaskan, untuk mempercepat swasembada pangan harus dimulai dari membenahi seluruh infrastruktur. Selain itu, dilakukan juga pembenahan lahan seperti perbaikan sodetan di lahan pasang surut.
Menurut Amran, sodetan tersebut sangat efektif lantaran sodetan berfungsi untuk memperdalam aliran air sungai. ”Jadi kita bangun atau perbaiki sodetan. Prinsipnya, jangan biarkan lahan tidur meski ini sudah dimanfaatkan, tapi ingin dioptimalkan,” ucapnya.
Ketua Kelompok Tani Semoga Jaya, Khasnuri, juga berharap pemerintah daerah dan menteri pertanian dapat memberikan bibit, pupuk, dan obat untuk membasmi hama yang sering merusak tanaman mereka. Menurutpetaniyangmemilikilahan seluas 3.500 meter ini, lahannya sering diserang keong.
Kunthi fahmar sandy/ant
Salah satunya di Desa Talang Giring, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Itu terungkap saat Mentan melakukan dialog dengan beberapa petani di desa tersebut bahwa harga GKP di kisaran Rp3.300 per kilogram (kg) hingga Rp3.500 per kg. Harga tersebut di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp3.700 per kg.
Menurut Amran, rendahnya harga gabah tersebut lantaran di daerah tersebut saat ini sedang berlangsung panen raya sehingga pasokan gabah dari petani melimpah. Bulog hanya sedikit menyerap gabah dari petani. Untuk itu, Amran berjanji akan membicarakan masalah ini dengan Direktur Utama Perum Bulog dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
”Saya akan bicarakan masalah ini dengan Bulog dan Menteri BUMN untuk meningkatkan penyerapan beras oleh Bulog sehingga tidak ada lagi harga gabah di tingkat petani yang tidak sesuai dengan HPP,” kata dia.
Apabila harga gabah yang rendah tersebut berlangsung lama, lanjut Mentan, petani kehilangan semangat untuk menanam padi. ”Petani sudah lelah menanam padi, tetapi sewaktu dijual harganya rendah sehingga bisa membuat mereka demotivasi,” kata Amran.
Menurutnya, ini tidak sesuai harga beras di pasaran yang tinggi, tetapi petani hanya mendapat untung sedikit. ”Masalah ini harus jadi perhatian pemerintah,” katanya. Di tempat yang sama, Bupati OKU Timur Herman Deru mengatakan, dari 500.000 ton GKP yang dihasilkan oleh petani di Kabupaten OKU Timur, Bulog hanya menyerap sekitar 35.000 ton saja. ”Karena daya serap Bulog sedikit, terpaksa kami menjadi marketing sendiri menjualnya ke tengkulak beras,” kata dia.
Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan dana sekitar Rp900 miliar untuk Provinsi Sumatera Selatan. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan benih, pupuk, pembangunan irigasi, serta pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
”Kami memberikan bantuan tahun ini sekitar Rp20 triliun. Sekitar Rp900 miliar untuk Provinsi Sumatera Selatan,” kata Amran saat kunjungan ke lahan pasang surut Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kemarin.
Amran berjanji akan menambah dana bantuan tersebut tahun depan jika produktivitas petani di lahan tersebut meningkat sekitar 1,3 juta ton. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan dalam rangka Program Khusus untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan.
Dalam Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan, terdapat dua hal penting yang perlu ditingkatkan seperti peningkatan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas. Dia menjelaskan, peningkatan IP artinya yang biasa tanam satu kali menjadi dua kali, kemudian produktivitas ikut mengalami peningkatan.
Seperti di lahan pasang surut Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Amran meminta kepada para petani agar bisa meningkatkan produktivitas menjadi dua kali tanam. ”Kenapa? Karena, petani ini memang terbiasa tanam satu kali saja. Nah , kita ingin dua kali. Kita mengajak masyarakat untuk tanam dua kali. Jangankan dua kali, kami ingin air ini termanfaatkan,” ucapnya.
Sejak Oktober 2014 hingga Maret 2015, program UPSUS ini sudah ada peningkatan tambahan tanam sekitar 700.000 ha. ”Artinya, katakanlah jika dikali lima maka menjadi 3,5 juta ton. Jika dikali enam maka menjadi 4 juta ton,” imbuh dia. Dengan demikian, swasembada pangan diyakini dapat tercapai.
Menurut Amran, pencapaian swasembada pangan berkelanjutan sebagai strategi untuk menjamin ketahanan pangan bagi rakyat Indonesia. Pihaknya juga optimistis bisa merealisasikan swasembada pangan dalam kurun waktu tiga tahun.
Dengan demikian, pada 2016 Indonesia tidak akan impor beras. ”Swasembada kan janjinya tiga tahun, saya optimistis bisa tiga tahun. Karena itu, tahun ini kita berupaya keras untuk mencapai swasembada pangan,” ucap dia.
Dia menjelaskan, untuk mempercepat swasembada pangan harus dimulai dari membenahi seluruh infrastruktur. Selain itu, dilakukan juga pembenahan lahan seperti perbaikan sodetan di lahan pasang surut.
Menurut Amran, sodetan tersebut sangat efektif lantaran sodetan berfungsi untuk memperdalam aliran air sungai. ”Jadi kita bangun atau perbaiki sodetan. Prinsipnya, jangan biarkan lahan tidur meski ini sudah dimanfaatkan, tapi ingin dioptimalkan,” ucapnya.
Ketua Kelompok Tani Semoga Jaya, Khasnuri, juga berharap pemerintah daerah dan menteri pertanian dapat memberikan bibit, pupuk, dan obat untuk membasmi hama yang sering merusak tanaman mereka. Menurutpetaniyangmemilikilahan seluas 3.500 meter ini, lahannya sering diserang keong.
Kunthi fahmar sandy/ant
(ftr)
Explore More