BSM Catat DPK Rp59,75 Triliun
Rabu, 22 April 2015 - 11:16 WIB
BSM Catat DPK Rp59,75 Triliun
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Syariah Mandiri (BSM) mencatat dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp59,75 triliun hingga akhir Maret 2015, atau naik 8,35% (year on year /yoy) dibandingkan posisi Maret 2014 dari Rp55,15 triliun.
Komposisi dana murah (giro dan tabungan) merupakan kontribusi terbesar yakni sekitar 47,59% atau mencapai Rp28,43 triliun. Direktur Utama BSM Agus Sudiarto mengatakan, tahun ini perseroan akan gencar dalam peningkatan giro dan tabungan. Oleh karena itu, pihaknya membidik potensi low cost fund dari pembayaran gaji karyawan Kementerian Agama.
“Potensi tersebut dimungkinkan, menyusul penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penyaluran Belanja Pegawai, Dana Bantuan dan Pemanfaatan Layanan Jasa/Produk Perbankan lainnya antara BSM dan Kemenag,” ujar Agus dalam siaran pers kemarin.
Dia melanjutkan, melalui kerja sama tersebut, BSM dapat menjadi bank pembayar gaji dan tunjangan pegawai Kemenag, penyaluran dana-dana bantuan dari pemerintah pusat kepada sekolah, siswa, dosen, dan lainnya. Di samping itu BSM juga bisa menyalurkan pembiayaan kepada pegawai yang pembayaran gajinya melalui rekening di BSM.
“Kerja sama kami dengan Kemenag selama ini sudah cukup baik terutama melalui pengelolaan dana haji. Apa yang kami tanda tangani dapat memperkuat kerja sama yang sudah ada dan sekaligus membuka potensi yang lebih luas lagi,” kata Agus.
Sebelumnya, pada 13 April 2015, BSM bersama bank-bank lain menandatangani PKS dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Bank Operasional Dua (BO 2) untuk menyalurkan dana surat perintah pencairan dana gaji bulanan untuk kementerian negara/lembaga/ satuan kerja.
Dia menjelaskan, saat ini BO2 yang existing adalah bank-bank milik negara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN) dan beberapa BPD. Kementerian Agama memiliki sekitar 4.482 satuan kerja (satker) dengan jumlah pegawai mencapai sekitar 235.000.
Menurut dia, kerja sama dengan Kemenag memungkinkan BSM memasarkan pembiayaan konsumer berupa pembelian barang dan penggunaan jasa (BSM Implan), Pembiayaan Pemilikan Rumah (BSM Griya), Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (BSM Oto), Gadai dan pembiayaan cicil emas, serta Produk atau jasa perbankan Lainnya. “Pelayanan kepada satker dan PNS merupakan ujung tombak dari suksesnya program ini,” tukasnya.
Tahun ini saja, kata Agus, minimal setiap Cabang dapat bekerja sama dengan minimal satu satuan kerja dan tahun berikutnya, setiap cabang bisa menambah kerja sama dengan satker lainnya. Dia optimistis akan mencapai target karena jaringan cabang BSM yang mencakup 865 outlet di seluruh Indonesia telah siap melayani pembayaran gaji PNS setiap bulannya.
“Kami juga telah memiliki system e-payroll yang selama ini digunakan dalam pembayaran payroll perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BSM,” tutupnya.
Kunthi fahmar sandy
Komposisi dana murah (giro dan tabungan) merupakan kontribusi terbesar yakni sekitar 47,59% atau mencapai Rp28,43 triliun. Direktur Utama BSM Agus Sudiarto mengatakan, tahun ini perseroan akan gencar dalam peningkatan giro dan tabungan. Oleh karena itu, pihaknya membidik potensi low cost fund dari pembayaran gaji karyawan Kementerian Agama.
“Potensi tersebut dimungkinkan, menyusul penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penyaluran Belanja Pegawai, Dana Bantuan dan Pemanfaatan Layanan Jasa/Produk Perbankan lainnya antara BSM dan Kemenag,” ujar Agus dalam siaran pers kemarin.
Dia melanjutkan, melalui kerja sama tersebut, BSM dapat menjadi bank pembayar gaji dan tunjangan pegawai Kemenag, penyaluran dana-dana bantuan dari pemerintah pusat kepada sekolah, siswa, dosen, dan lainnya. Di samping itu BSM juga bisa menyalurkan pembiayaan kepada pegawai yang pembayaran gajinya melalui rekening di BSM.
“Kerja sama kami dengan Kemenag selama ini sudah cukup baik terutama melalui pengelolaan dana haji. Apa yang kami tanda tangani dapat memperkuat kerja sama yang sudah ada dan sekaligus membuka potensi yang lebih luas lagi,” kata Agus.
Sebelumnya, pada 13 April 2015, BSM bersama bank-bank lain menandatangani PKS dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Bank Operasional Dua (BO 2) untuk menyalurkan dana surat perintah pencairan dana gaji bulanan untuk kementerian negara/lembaga/ satuan kerja.
Dia menjelaskan, saat ini BO2 yang existing adalah bank-bank milik negara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN) dan beberapa BPD. Kementerian Agama memiliki sekitar 4.482 satuan kerja (satker) dengan jumlah pegawai mencapai sekitar 235.000.
Menurut dia, kerja sama dengan Kemenag memungkinkan BSM memasarkan pembiayaan konsumer berupa pembelian barang dan penggunaan jasa (BSM Implan), Pembiayaan Pemilikan Rumah (BSM Griya), Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (BSM Oto), Gadai dan pembiayaan cicil emas, serta Produk atau jasa perbankan Lainnya. “Pelayanan kepada satker dan PNS merupakan ujung tombak dari suksesnya program ini,” tukasnya.
Tahun ini saja, kata Agus, minimal setiap Cabang dapat bekerja sama dengan minimal satu satuan kerja dan tahun berikutnya, setiap cabang bisa menambah kerja sama dengan satker lainnya. Dia optimistis akan mencapai target karena jaringan cabang BSM yang mencakup 865 outlet di seluruh Indonesia telah siap melayani pembayaran gaji PNS setiap bulannya.
“Kami juga telah memiliki system e-payroll yang selama ini digunakan dalam pembayaran payroll perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BSM,” tutupnya.
Kunthi fahmar sandy
(ftr)
