Mei, Belanja Pemerintah Diharapkan Membaik

JAKARTA - Pemerintah mengakui, hingga kuartal pertama tahun ini realisasi belanja, khususnya belanja modal, masih rendah.

Pemerintah berharap realisasi belanja akan mulai membaik mulai Mei. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, rendahnya realisasi belanja disebabkan penyesuaian yang dilakukan kementerian/lembaga negara (K/L) terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang baru disahkan pada pertengahan Februari.

Selain itu, ada sejumlah K/L terlambat menyerahkan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kepada Kemenkeu. Askolani mengatakan, salah satu kementerian yang terlambat menyerahkan DIPA adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). ”Menteri PUPR sampaikan penyerapan belanjanya lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujarnya di Jakarta, baru-baru ini.

Dalam APBN-P 2015, Kemen PUPR mendapatkan alokasi anggaran Rp118,5 triliun, meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp78,7 triliun. Namun, hingga kuartal I/2015, realisasi anggaran kementerian ini baru mencapai 2,5% atau lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang pada periode yang sama telah mencapai 11%. Askolani mengatakan, keterlambatan Kemen PUPR menyampaikan DIPA disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur kementerian.

Perubahan ini terjadi karena adanya penggabungan antara KementerianPekerjaanUmum( Kemen- PU) dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Askolani mengatakan, kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian sudah siap. Dengan begitu, dia pun yakin realisasi belanja modal akan membaik. ”Kita sudah konsolidasi melihat progress -nya dan kita yakin Mei sudah ada peningkatan,” kata dia.

Terpisah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menilai optimisme pelaku ekonomi terhadap format APBN-P 2015 yang mengalokasikan belanja infrastruktur dalam jumlah besar ternyata belum diimbangi dengan penyerapan anggaran yang baik. Ekopunmengkritikbirokrasi yang biasanya baru ngebut menyerap anggaran pada kuartal III dan kuartal III. Padahal, kontribusi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi harus terjadi di setiap kuartal. ”Pemerintah harus berubah dalam mengeksekusi anggaran,” tegasnya.

Per 31 Maret 2015, realisasi belanja pemerintah pusat baru mencapai Rp367,6 triliun atau 18,5% dari pagu anggaran sebesar Rp1.984,1 triliun. Sebagian besar realisasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja rutin, seperti belanja pegawai negeri sipil (PNS) dan transfer dana ke daerah.

Rahmat fiansyah