Pemerintah Kesulitan Lacak Kerugian Negara di Petral
Pemerintah Kesulitan Lacak Kerugian Negara di Petral
A
A
A
JAKARTA - Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Said Didu mengatakan, negara kesulitan melakukan audit investigasi terkait kerugian negara yang diakibatkan oleh Petral.
Selama ini, banyak yang menilai negara merugi dalam jumlah besar karena Petral. Namun, tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialmi negara akibat Petral.
"Berapa kerugian negara itu sangat sulit. Karena susah untuk melakukan audit investigasi, dan Petral tidak bisa membuktikan mafia migas, BPK juga sudah mengatakan bahwa telah diaudit, tapi tidak bisa kalau tidak menggunakan audit investigasi," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/4/2015).
Bahkan, saat harga minyak sedang naik turun, yang bisa menemukan ada angka kecurangan di kondisi tersebut hanya audit investigasi. Pemerintah tidak bisa melakukan audit investigasi terhadap Petral, karena berada di Singapura.
Maka, lanjut Said, secara otomatis badan hukumnya menggunakan badan hukum di Singapura, dan jelas pemerintah Singapura tidak akan mengizinkan audit investigasi.
"Maka kalau Pertamina menggunakan Indonesia Supply Chain (ISC), proses trading minyak itu bisa diaudit investigasi oleh BPK, karena perusahaan tersebut ada di Indonesia," pungkas dia.
(Baca: Petral Ibarat Kolam Isi Belut Berbisa)
Selama ini, banyak yang menilai negara merugi dalam jumlah besar karena Petral. Namun, tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialmi negara akibat Petral.
"Berapa kerugian negara itu sangat sulit. Karena susah untuk melakukan audit investigasi, dan Petral tidak bisa membuktikan mafia migas, BPK juga sudah mengatakan bahwa telah diaudit, tapi tidak bisa kalau tidak menggunakan audit investigasi," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/4/2015).
Bahkan, saat harga minyak sedang naik turun, yang bisa menemukan ada angka kecurangan di kondisi tersebut hanya audit investigasi. Pemerintah tidak bisa melakukan audit investigasi terhadap Petral, karena berada di Singapura.
Maka, lanjut Said, secara otomatis badan hukumnya menggunakan badan hukum di Singapura, dan jelas pemerintah Singapura tidak akan mengizinkan audit investigasi.
"Maka kalau Pertamina menggunakan Indonesia Supply Chain (ISC), proses trading minyak itu bisa diaudit investigasi oleh BPK, karena perusahaan tersebut ada di Indonesia," pungkas dia.
(Baca: Petral Ibarat Kolam Isi Belut Berbisa)
(izz)
Explore More