China Akan Kurangi Jumlah Perusahaan Negara
Selasa, 28 April 2015 - 09:52 WIB
China Akan Kurangi Jumlah Perusahaan Negara
A
A
A
BEIJING - China akan mengurangi jumlah konglomerasi milik pemerintah pusat menjadi 40 melalui merger besar-besaran.
Langkah ini bagian dari rencana pemerintah merombak perusahaan milik negara yang kinerjanya kurang memuaskan. Menurut surat kabar resmi Economic Information Daily, konsolidasi akan dilakukan terlebih dulu di sektor komersial, khususnya di sejumlah industri yang kompetitif. Saat ini pemerintah pusat memiliki 112 konglomerasi, termasuk 277 perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham Shanghai atau Shenzhen dengan kapitalisasi pasar lebih dari USD1,61 triliun.
”Sumber daya akan semakin dikonsentrasikan pada perusahaan- perusahaan besar untuk menghindari kompetisi yang saling mematikan, seperti yang dilakukan CSR Corp Ltd dan China CNR Corp Ltd saat bersaing mendapatkan proyek-proyek di luar negeri,” ungkap sumber yang dikutip harian tersebut. Rencana restrukturisasi ini penting bagi upaya Presiden China Xi Jinping meningkatkan kinerja perusahaan milik negara.
Apalagi, saat ini Beijing berjuang untuk mencari kombinasi kebijakan yang tepat untuk mendorong perekonomian negara itu tumbuh lebih baik. Seperti dilaporkan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2015 berada di level terendah dalam enam tahun. Merger antara CNR dan CSR yang merupakan dua produsen kereta terbesar di China, akan menciptakan satu perusahaan bernilai USD26 miliar yang mampu memenangkan berbagai kesepakatan global dari para pesaing seperti Siemens AG dari Jerman dan Bombardier Inc dari Kanada.
”Bisnis non-inti dari perusahaan- perusahaan negara, terutama di industri tersier akan dijual di pasar modal secara terbuka,” ungkap otoritas terkait pada Economic Information Daily. ”Menghindari hilangnya aset-aset negara merupakan hal paling penting dan syarat utama saat merger aset-aset sensitif dilakukan.” Awal bulan ini China berkomitmen meningkatkan pengawasan publik pada kinerja keuangan dan keterbukaan informasi di perusahaan-perusahaan negara, serta perubahan kepemimpinan perusahaan, demi meningkatkan transparansi dan memerangi korupsi.
Sebelumnya dilaporkan, ekonomi China tumbuh 7% year on year (yoy) pada kuartal I/2015 atau melemah ke level baru terendah setelah krisis keuangan global.
Syarifudin
Langkah ini bagian dari rencana pemerintah merombak perusahaan milik negara yang kinerjanya kurang memuaskan. Menurut surat kabar resmi Economic Information Daily, konsolidasi akan dilakukan terlebih dulu di sektor komersial, khususnya di sejumlah industri yang kompetitif. Saat ini pemerintah pusat memiliki 112 konglomerasi, termasuk 277 perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham Shanghai atau Shenzhen dengan kapitalisasi pasar lebih dari USD1,61 triliun.
”Sumber daya akan semakin dikonsentrasikan pada perusahaan- perusahaan besar untuk menghindari kompetisi yang saling mematikan, seperti yang dilakukan CSR Corp Ltd dan China CNR Corp Ltd saat bersaing mendapatkan proyek-proyek di luar negeri,” ungkap sumber yang dikutip harian tersebut. Rencana restrukturisasi ini penting bagi upaya Presiden China Xi Jinping meningkatkan kinerja perusahaan milik negara.
Apalagi, saat ini Beijing berjuang untuk mencari kombinasi kebijakan yang tepat untuk mendorong perekonomian negara itu tumbuh lebih baik. Seperti dilaporkan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2015 berada di level terendah dalam enam tahun. Merger antara CNR dan CSR yang merupakan dua produsen kereta terbesar di China, akan menciptakan satu perusahaan bernilai USD26 miliar yang mampu memenangkan berbagai kesepakatan global dari para pesaing seperti Siemens AG dari Jerman dan Bombardier Inc dari Kanada.
”Bisnis non-inti dari perusahaan- perusahaan negara, terutama di industri tersier akan dijual di pasar modal secara terbuka,” ungkap otoritas terkait pada Economic Information Daily. ”Menghindari hilangnya aset-aset negara merupakan hal paling penting dan syarat utama saat merger aset-aset sensitif dilakukan.” Awal bulan ini China berkomitmen meningkatkan pengawasan publik pada kinerja keuangan dan keterbukaan informasi di perusahaan-perusahaan negara, serta perubahan kepemimpinan perusahaan, demi meningkatkan transparansi dan memerangi korupsi.
Sebelumnya dilaporkan, ekonomi China tumbuh 7% year on year (yoy) pada kuartal I/2015 atau melemah ke level baru terendah setelah krisis keuangan global.
Syarifudin
(ars)
