Masyarakat Ekonomi ASEAN Jadi Beban Baru Bagi Buruh
Jum'at, 01 Mei 2015 - 19:24 WIB
Masyarakat Ekonomi ASEAN Jadi Beban Baru Bagi Buruh
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan segera berlangsung akhir tahun mendatang justru menjadi beban baru bagi buruh. Hal ini lantaran daya dukung infrastruktur di Indonesia yang tidak siap, dan membuat buruh justru dirugikan dengan adanya pasar bebas tingkat regional tersebut.
"Kalau dari buruh jelas tidak menguntungkan karena ini kan ada dipersaingkan secara regional, sementara faktor pendukungnya kalau mau saingan kan harus kuat dan kompetitif," kata Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Ahmad Daryoko saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (1/5/2015).
Dia mengungkapkan, infrastruktur di Indonesia belum siap bersaing dengan negara lain di kawasan ASEAN. Terlebih, dengan kebijakan pemerintah yang tidak propasar dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL).
Menurutnya, naiknya harga BBM dan TDL di waktu yang hampir bersamaan justru tidak mendukung produktifitas pabrik lantaran biaya produksi (cost production) yang semakin mahal. Akibatnya, pengusaha pun menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
"Kan sekarang buruh wajar minta kenaikan UMP, sekarang kalau pabrik dari production cost-nya sudah mahal otomatis akan susah menaikkan UMP," imbuh dia.
Dengan meningkatnya ongkos produksi yang dikeluarkan pengusaha, sambung Daryoko, otomatis harga jual produk akan lebih mahal. Sementara gempuran barang-barang produk China yang murah akan membanjiri pasar, sehingga produk Indonesia kalah saing dengan produk China yang lebih murah.
"Pengusaha jadi susah bersaing, buruh pun naikkan UMP juga susah. Apalagi kalah bersaing nanti dengan ASEAN. Gulung tikarlah pabrik, akhirnya terjadi PHK. Indonesia cara berpikirnya ujug-ujug kapitalis, tidak memikirkan industri strategis yang kemudian mendukung ekonomi rakyat," pungkasnya.
"Kalau dari buruh jelas tidak menguntungkan karena ini kan ada dipersaingkan secara regional, sementara faktor pendukungnya kalau mau saingan kan harus kuat dan kompetitif," kata Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Ahmad Daryoko saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (1/5/2015).
Dia mengungkapkan, infrastruktur di Indonesia belum siap bersaing dengan negara lain di kawasan ASEAN. Terlebih, dengan kebijakan pemerintah yang tidak propasar dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL).
Menurutnya, naiknya harga BBM dan TDL di waktu yang hampir bersamaan justru tidak mendukung produktifitas pabrik lantaran biaya produksi (cost production) yang semakin mahal. Akibatnya, pengusaha pun menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
"Kan sekarang buruh wajar minta kenaikan UMP, sekarang kalau pabrik dari production cost-nya sudah mahal otomatis akan susah menaikkan UMP," imbuh dia.
Dengan meningkatnya ongkos produksi yang dikeluarkan pengusaha, sambung Daryoko, otomatis harga jual produk akan lebih mahal. Sementara gempuran barang-barang produk China yang murah akan membanjiri pasar, sehingga produk Indonesia kalah saing dengan produk China yang lebih murah.
"Pengusaha jadi susah bersaing, buruh pun naikkan UMP juga susah. Apalagi kalah bersaing nanti dengan ASEAN. Gulung tikarlah pabrik, akhirnya terjadi PHK. Indonesia cara berpikirnya ujug-ujug kapitalis, tidak memikirkan industri strategis yang kemudian mendukung ekonomi rakyat," pungkasnya.
(rna)
Lihat Juga :
