Pemerintah Kudu Investor Friendly Agar Investor Nyaman
Pemerintah Kudu Investor Friendly Agar Investor Nyaman
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia diharapkan memiliki sikap bersahabat kepada investor (investor friendly) agar mereka merasa nyaman dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkaitan tentang usaha dan investasi.
Pasalnya, menurut Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia Ryan Kiryanto, pemerintah selama ini dinilai cenderung mengeluarkan kebijakan yang melenceng dari kenyamanan pelaku usaha.
Dia mengatakan, salah satu yang membuat pengusaha merasa tercekik adalah masalah menaikkan pajak perusahaan atau investor yang secara tiba-tiba dilakukan.
"Padahal semua tahu, suasana ekonomi sedang tertekan begini. Janganlah sekali-sekali pemerintah bikin kebijakan yang banyak anti pasar, harus lebih investor friendly dengan mendengarkan aspirasi pelaku usaha dan memenuhi tuntutan dari para pelaku usaha," ujar Ryan kepada Sindonews, Sabtu (2/5/2015).
Pemerintah, dia melanjutkan, juga tidak bisa terus beralasan dengan menggunakan tameng kebijakan yang dibuatnya. Dia menilai, pelaku usaha harus diajak diskusi bersama pemerintah agar saling memahami maksud dan keinginannya.
"Jadi, kalau pemerintah mau buat kebijakan harusnya ngomong dulu ke pelaku usahanya. Jangan pelaku usaha enggak diajak ngomong, terus tiba-tiba pemerintah bikin kebijakan yang tiba-tiba, nanti ditolak keras oleh pelaku usaha," pungkas dia.
Pasalnya, menurut Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia Ryan Kiryanto, pemerintah selama ini dinilai cenderung mengeluarkan kebijakan yang melenceng dari kenyamanan pelaku usaha.
Dia mengatakan, salah satu yang membuat pengusaha merasa tercekik adalah masalah menaikkan pajak perusahaan atau investor yang secara tiba-tiba dilakukan.
"Padahal semua tahu, suasana ekonomi sedang tertekan begini. Janganlah sekali-sekali pemerintah bikin kebijakan yang banyak anti pasar, harus lebih investor friendly dengan mendengarkan aspirasi pelaku usaha dan memenuhi tuntutan dari para pelaku usaha," ujar Ryan kepada Sindonews, Sabtu (2/5/2015).
Pemerintah, dia melanjutkan, juga tidak bisa terus beralasan dengan menggunakan tameng kebijakan yang dibuatnya. Dia menilai, pelaku usaha harus diajak diskusi bersama pemerintah agar saling memahami maksud dan keinginannya.
"Jadi, kalau pemerintah mau buat kebijakan harusnya ngomong dulu ke pelaku usahanya. Jangan pelaku usaha enggak diajak ngomong, terus tiba-tiba pemerintah bikin kebijakan yang tiba-tiba, nanti ditolak keras oleh pelaku usaha," pungkas dia.
(rna)
Explore More