Proyek 35.000 MW Dipantau Ketat

YOGYAKARTA - Tak ingin megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW molor seperti megaproyek percepatan pembangunan pembangkit sebelumnya, pemerintah berjanji memantau secara ketat pelaksanaannya.

Agar program unggulan dalam mencapai kemandirian energi ini bisa rampung dalam lima tahun sesuai target, Presiden Joko Widodo memberi jaminan bahwa pihak-pihak terkait dalam program ini dapat melaporkan langsung kendala yang dialami di lapangan. ”Program ini akan terus saya pantau.

Kalau ada masalah, diselesaikan bersama atau lapor langsung ke saya. Kita selesaikan di lapangan,” ujar Presiden saat peluncuran program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, di Samas, Bantul, Jawa Tengah, kemarin. Presiden mengatakan, program ini sudah terencana secara detail dan dibarengi pula dengan penyederhanaan sejumlah regulasi, sehingga pelaksanaan di lapangan harusnya tidak lagi menemui kendala.

Menurutnya, pemerintah amat berkepentingan dalam menyukseskan program ini mengingat kapasitas pembangkit listrik nasional yang masih kurang. ”Setiap kunjungan kerja ke daerah masyarakat pasti mengeluhkan masalah listrik. Para investor juga sering mengeluhkan masalah listrik, bagaimana mau mengembangkan industrialisasi kalau tidak ada listrik,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, MenteriEnergidanSumberDaya Mineral (ESDM) Sudirman Said menuturkan, agar program ini sukses pihaknya telah meminta dua orang untuk secara khusus mengawal proyek ini. Pertama adalah mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nur Pamudji. Nur didapuk sebagai Kepala Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3K).

Nur memiliki akses langsung kepada pemerintah untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan setiap hambatan yang ditemui investor swasta yang terlibat dalam program ini. Seperti diketahui, porsi swasta dalam dari program 35.000 MW ini mencapai 25.000 MW. UP3K secara khusus melayani dan mencarikan jalan keluar bagi swasta yang mengalami hambatan dalam proyek listriknya.

Orang kedua yang rekrut menteri ESDM adalah Tri Mumpuni, pegiat sosial yang dikenal sukses membangun 80 titik pembangkit listrik skala koperasi di sejumlah lokasi terpencil di Indonesia. Tri akan mengawal pembangunan pembangkit listrik berkapasitas kecil yang dilakukan oleh koperasi atau swadaya masyarakat. Dengan demikian, program pembangunan pembangkit listrik ini diharapkan juga memenuhi asas keadilan dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Sudirman menegaskan, listrik merupakan penggerak roda ekonomi dan kehidupan masyarakat. Karena itu, penambahan kapasitas pembangkit melalui program ini harus sukses untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk dan perekonomian Indonesia. ”Selama kurun waktu 2015-2019, berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi realistis adalah5-6% pertahun, ituartinya Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit rata-rata 7.000 MW per tahun dantambahanjaringantransmisi rata-rata 9.300 kilometer sirkuit (kms) per tahun,” paparnya.

Sesuai dokumen RUPTL, total pembangkit yang akan dibangun hingga 2019 adalah 42.900 MW di mana 42% atau 18.000 MW akan dibangun oleh PLN, sedangkan 58% lainnya atau 24.900 MW akan dibangun oleh perusahaan swasta melalui mekanisme independent power producers (IPP).

Menurut Sudirman, dengan sebaran 210 lokasi pembangunan di seluruh Indonesia, terdiri dari 59 lokasi di Sumatera, 34 di Jawa, 49 di Sulawesi, 34 di Kalimantan, dan 34 lokasi di Indonesia Timur, program ini jelas memiliki dampak penggandaan kegiatan ekonomi yang amat besar. Program ini juga membutuhkan 75.000 set menaratransmisidan1.382unitgardu induk, memanfaatkan 300.000 km konduktor aluminium, 2.600 set trafo, serta 3,5 juta ton baja profil dan pipa luar pembangkit.

”Program ini harus kita jadikan peluang bagi pembangunan industri kita, bersinergi dengan investor, baik nasional maupun internasional,” katanya. Di sektor ketenagakerjaan, programiniakanmenyerapsekurang- kurangnya 650.000 tenaga kerja langsung dan 3 juta tenaga kerja tak langsung. Sementara, total kebutuhan investasi dari program ini lebih dari Rp1.100 triliun. Penyerapan komponen dalam negeri dari proyek ini diperkirakanmencapai40%, atau setara dengan Rp440 triliun.

Nanang wijayanto