HIPMI: Ekonomi Melambat akibat Pemerintah Rem Konsumsi
Selasa, 05 Mei 2015 - 20:03 WIB
HIPMI: Ekonomi Melambat akibat Pemerintah Rem Konsumsi
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai, melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun ini tidak lepas dari lemahnya kinerja realisasi anggaran baik di pusat dan daerah. Pemerintah masih rem konsumsi di berbagai sektor.
“Konsumsi dunia usaha direm sedemikian rupa melalui melambatnya realisasi anggaran pemerintah,” ujar Ketua Umum BPH Hipmi, Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/5/2015)
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2015, tidak sampai 5%, yakni hanya 4,7%. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu pertumbuhan mencapai 5,21%.
Dia mengingatkan, perekonomian nasional masih tergantung pada sektor konsumsi yang dipengaruhi belanja pemerintah. “Para menteri lupa bahwa konsumsi itu dapat mendorong 5% pertumbuhan ekonomi. Tapi, ini yang direm konsumsi,” ungkapnya.
Hipmi memandang realisasi anggaran perlu digenjot untuk menyelamatkan perekonomian mengingat industri dan manufaktur masih sangat lemah. “Industri kita masih lemah, belum sanggup menopang perekonomian lebih kuat,” imbuh Bahlil.
Pelemahan ekonomi ini ditandai dengan produksi pangan menurun akibat mundurnya periode tanam. Produksi minyak mentah dan batu bara mengalami kontraksi sehingga industri kilang minyak juga negatif.
Tak hanya itu, distribusi perdagangan melambat karena menurunnya suplai barang impor. Kinerja konstruksi juga melambat terkait dengan terlambatnya realisasi belanja infrastruktur.
Dari sisi pengeluaran, semua komponen pengeluaran rumah tangga melambat, kecuali untuk makanan dan minuman, tembakau, serta perumahan dan perlengkapan rumah tangga. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga ikut melambat, karena pertumbuhan belanja barang melambat.
Realisasi belanja modal pemerintah lebih rendah, impor barang modal turun, terutama barang modal jenis alat angkutan dan mesin. Industri mesin domestik juga turun. (Baca: Pemeritah Tak Menduga Pertumbuhan Melambat)
4.000 Paket Proyek Mengendap
Hipmi menilai saat ini, kementerian lebih sibuk melakukan efisiensi dan pengetatan anggaran. Namun, disisi lain kementerian belum mampu mencari solusi bagaimana memacu produktivitas.
Sebagai contoh, lanjut Bahlil, pihaknya mengapresiasi upaya kementerian kelautan mengatas pencurian ikan. Namun disisi lain belum ada solusi bagaimana meningkatkan
produktifitas di sektor kemaritiman.
“Industrinya belum dipikirkan bagaimana supaya ikan yang melimpah ini segera membawa dampak bagi perekonomian. Jangan didiamin begini,” papar Bahlil.
Hal yang sama dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemepan) yang melarang rapat-rapat pemerintah di hotel-hotel.
Sementara itu, selain APBN yang mengalami pelemahan serapan, APBD juga mengalami hal yang sama. Saat ini, APBD lebih banyak mengendap di lembaga keuangan. Sebab, kepala daerah dan dinas-dinas sebagai kuasa anggaran ketakutan menghadapi kriminalisasi. Akibatnya, tidak ada pihak yang berani mengambil keputusan karena kepala daerah minim perlindungan hukum.
Sebab itu, Hipmi meminta agar pemerintah mempercepat realisasi anggaran dengan mempercepat tender sebanyak 4.000 paket proyek yang masih tersisa. Hipmi bahkan mengusulkan agar jadwal tender tahun depan agar dimajukan lebih cepat.
"Tujuannya agar pas Januari 2016 proyek sudah mulai. Tender sudah selesai. Jangan sampai seperti sekarang, sudah mau satu semester masih banyak tender yang belum dieksekusi,” papar Bahlil.
“Konsumsi dunia usaha direm sedemikian rupa melalui melambatnya realisasi anggaran pemerintah,” ujar Ketua Umum BPH Hipmi, Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/5/2015)
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2015, tidak sampai 5%, yakni hanya 4,7%. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu pertumbuhan mencapai 5,21%.
Dia mengingatkan, perekonomian nasional masih tergantung pada sektor konsumsi yang dipengaruhi belanja pemerintah. “Para menteri lupa bahwa konsumsi itu dapat mendorong 5% pertumbuhan ekonomi. Tapi, ini yang direm konsumsi,” ungkapnya.
Hipmi memandang realisasi anggaran perlu digenjot untuk menyelamatkan perekonomian mengingat industri dan manufaktur masih sangat lemah. “Industri kita masih lemah, belum sanggup menopang perekonomian lebih kuat,” imbuh Bahlil.
Pelemahan ekonomi ini ditandai dengan produksi pangan menurun akibat mundurnya periode tanam. Produksi minyak mentah dan batu bara mengalami kontraksi sehingga industri kilang minyak juga negatif.
Tak hanya itu, distribusi perdagangan melambat karena menurunnya suplai barang impor. Kinerja konstruksi juga melambat terkait dengan terlambatnya realisasi belanja infrastruktur.
Dari sisi pengeluaran, semua komponen pengeluaran rumah tangga melambat, kecuali untuk makanan dan minuman, tembakau, serta perumahan dan perlengkapan rumah tangga. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga ikut melambat, karena pertumbuhan belanja barang melambat.
Realisasi belanja modal pemerintah lebih rendah, impor barang modal turun, terutama barang modal jenis alat angkutan dan mesin. Industri mesin domestik juga turun. (Baca: Pemeritah Tak Menduga Pertumbuhan Melambat)
4.000 Paket Proyek Mengendap
Hipmi menilai saat ini, kementerian lebih sibuk melakukan efisiensi dan pengetatan anggaran. Namun, disisi lain kementerian belum mampu mencari solusi bagaimana memacu produktivitas.
Sebagai contoh, lanjut Bahlil, pihaknya mengapresiasi upaya kementerian kelautan mengatas pencurian ikan. Namun disisi lain belum ada solusi bagaimana meningkatkan
produktifitas di sektor kemaritiman.
“Industrinya belum dipikirkan bagaimana supaya ikan yang melimpah ini segera membawa dampak bagi perekonomian. Jangan didiamin begini,” papar Bahlil.
Hal yang sama dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemepan) yang melarang rapat-rapat pemerintah di hotel-hotel.
Sementara itu, selain APBN yang mengalami pelemahan serapan, APBD juga mengalami hal yang sama. Saat ini, APBD lebih banyak mengendap di lembaga keuangan. Sebab, kepala daerah dan dinas-dinas sebagai kuasa anggaran ketakutan menghadapi kriminalisasi. Akibatnya, tidak ada pihak yang berani mengambil keputusan karena kepala daerah minim perlindungan hukum.
Sebab itu, Hipmi meminta agar pemerintah mempercepat realisasi anggaran dengan mempercepat tender sebanyak 4.000 paket proyek yang masih tersisa. Hipmi bahkan mengusulkan agar jadwal tender tahun depan agar dimajukan lebih cepat.
"Tujuannya agar pas Januari 2016 proyek sudah mulai. Tender sudah selesai. Jangan sampai seperti sekarang, sudah mau satu semester masih banyak tender yang belum dieksekusi,” papar Bahlil.
(dmd)
Lihat Juga :
