Ini Tim Ekonomi Jokowi yang Harus Kena Reshuffle
Jum'at, 08 Mei 2015 - 13:18 WIB
Ini Tim Ekonomi Jokowi yang Harus Kena Reshuffle
A
A
A
JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2015 tumbuh melambat. Pada periode tersebut ekonomi hanya mampu tumbuh di angka 4,7% atau terendah sejak 2009 yang berada di angka 4,52%.
Lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut disinyalir juga merupakan sumbangsih para menteri ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan yang diambil pemerintah dinilai tidak mendukung ekonomi Indonesia untuk dapat tumbuh lebih baik lagi. (Bac: Kinerja Tim Ekonomi Jokowi Dinilai Tak Sesuai Harapan)
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menegaskan, jika ada persoalan dari tim ekonomi pemerintah, maka sudah seharusnya biang dari masalah tersebut harus dievaluasi.
"Baseline kita kan mampu tumbuh di angka 5%. Kalau di bawah, berarti ada problem internal. Ada problem kecakapan dalam mengelola ekonomi. Kalau kebijakan tidak mendistorsi daya beli masyarakat sebenarnya masih bisa di 5%. Kebijakan pemerintah bukannya menstimulus justru malah gerecokin," ucapnya di kantor Indef, Jakarta, Jumat (8/5/2015).
Menurutnya, ujung pangkal dari ketidakcakapan pemerintah ada di tim perencana, dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pimpinan Andrinof Chaniago. Sebab itu, tim perencana inilah yang paling pokok harus dievaluasi dan dirombak (reshuffle).
"Kalau rencana bagus dan mudah diimplementasikan, itu kan akan lancar saja. Kalau rencananya enggak bisa menjawab problem, ya rencananya itu yang harus dievaluasi," imbuh dia.
Enny menjelaskan, dalam perencanaan program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tidak ada perubahan signifikan antara perencanaan pemerintahan lalu dan saat ini. Visi pemerintahan Jokowi untuk membangun ekonomi dari pinggir justru tidak tercermin dalam rencana kerja tersebut.
"Padahal, tagline-nya luar biasa, membangun dari pinggir. Ini yang tidak diikuti dari perombakan, perencanaan dan alokasi anggaran yang dilakukan pemerintah," katanya.
Selain Bappenas, tim ekonomi yang harus segera di-reshuffle adalah tim koordinator, yakni Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian dan Kemenko bidang Kemaritiman. "Kalau koordinasi ya Menko-lah. Kalau misalnya koordinasi tidak jalan, ya Menko. Menko kan ada dua, ada maritim dan ekonomi," terang Enny.
Padahal, sambungnya, kepercayaan masyarakat yang besar terhadap Jokowi Cs adalah semangat dan tawaran janjinya untuk revolusi mental. "Yang dipahami masyarakat, revolusi mental itu melakukan percepatan, perbaikan dan solusi the bottlenecking. Artinya kalau itu tidak terjadi, ya bukan revolusi. Tapi business as usual," tandas dia.
Lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut disinyalir juga merupakan sumbangsih para menteri ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan yang diambil pemerintah dinilai tidak mendukung ekonomi Indonesia untuk dapat tumbuh lebih baik lagi. (Bac: Kinerja Tim Ekonomi Jokowi Dinilai Tak Sesuai Harapan)
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menegaskan, jika ada persoalan dari tim ekonomi pemerintah, maka sudah seharusnya biang dari masalah tersebut harus dievaluasi.
"Baseline kita kan mampu tumbuh di angka 5%. Kalau di bawah, berarti ada problem internal. Ada problem kecakapan dalam mengelola ekonomi. Kalau kebijakan tidak mendistorsi daya beli masyarakat sebenarnya masih bisa di 5%. Kebijakan pemerintah bukannya menstimulus justru malah gerecokin," ucapnya di kantor Indef, Jakarta, Jumat (8/5/2015).
Menurutnya, ujung pangkal dari ketidakcakapan pemerintah ada di tim perencana, dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pimpinan Andrinof Chaniago. Sebab itu, tim perencana inilah yang paling pokok harus dievaluasi dan dirombak (reshuffle).
"Kalau rencana bagus dan mudah diimplementasikan, itu kan akan lancar saja. Kalau rencananya enggak bisa menjawab problem, ya rencananya itu yang harus dievaluasi," imbuh dia.
Enny menjelaskan, dalam perencanaan program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tidak ada perubahan signifikan antara perencanaan pemerintahan lalu dan saat ini. Visi pemerintahan Jokowi untuk membangun ekonomi dari pinggir justru tidak tercermin dalam rencana kerja tersebut.
"Padahal, tagline-nya luar biasa, membangun dari pinggir. Ini yang tidak diikuti dari perombakan, perencanaan dan alokasi anggaran yang dilakukan pemerintah," katanya.
Selain Bappenas, tim ekonomi yang harus segera di-reshuffle adalah tim koordinator, yakni Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian dan Kemenko bidang Kemaritiman. "Kalau koordinasi ya Menko-lah. Kalau misalnya koordinasi tidak jalan, ya Menko. Menko kan ada dua, ada maritim dan ekonomi," terang Enny.
Padahal, sambungnya, kepercayaan masyarakat yang besar terhadap Jokowi Cs adalah semangat dan tawaran janjinya untuk revolusi mental. "Yang dipahami masyarakat, revolusi mental itu melakukan percepatan, perbaikan dan solusi the bottlenecking. Artinya kalau itu tidak terjadi, ya bukan revolusi. Tapi business as usual," tandas dia.
(izz)
Lihat Juga :
