Kementerian PUPR Terseok-seok Kejar Target Backlog Nol di 2045
Kamis, 19 Januari 2023 - 17:53 WIB
"Sampai sekarang pemda menyatakan bahwa rumah MBR urusan pemerintah pusat. Ini jadi masalah kita sekarang," katanya saat ditemui di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (19/1).
Kendati demikian, Fitrah mengatakan pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri sedang mencari terobosan agar pemda ikut bersama membantu pembiayaan rumah bersubsidi.
"Ini tak bisa dilakukan Kementerian PUPR sendiri, harus dilakukan oleh semua stakeholder perumahan," pungkasnya.
Pada tahun 2023 Kementerian PUPR akan mengalokasikan dana sebesar Rp30,38 Triliun untuk bantuan pembiayaan sebanyak 230.000 unit rumah. Dana tersebut akan disalurkan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang dianggarakan sebesar Rp25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP 220.000 unit rumah.
Kemudian untuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) disiapkan anggaran sebesar Rp0,89 triliun untuk memfasilitasi KPR SBUM sebanyak 220.000 unit. Bantuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dianggarkan Rp0,85 triliun untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit rumah.
Kendati demikian, Fitrah mengatakan pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri sedang mencari terobosan agar pemda ikut bersama membantu pembiayaan rumah bersubsidi.
"Ini tak bisa dilakukan Kementerian PUPR sendiri, harus dilakukan oleh semua stakeholder perumahan," pungkasnya.
Pada tahun 2023 Kementerian PUPR akan mengalokasikan dana sebesar Rp30,38 Triliun untuk bantuan pembiayaan sebanyak 230.000 unit rumah. Dana tersebut akan disalurkan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang dianggarakan sebesar Rp25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP 220.000 unit rumah.
Kemudian untuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) disiapkan anggaran sebesar Rp0,89 triliun untuk memfasilitasi KPR SBUM sebanyak 220.000 unit. Bantuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dianggarkan Rp0,85 triliun untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit rumah.
Lihat Juga :