Keluhkan Program B35, SPKS: Hanya Dinikmati Raksasa Sawit
Selasa, 07 Februari 2023 - 19:27 WIB
Program B35 dikeluhkan petani sawit. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Peluncuran program B35 dianggap mengabaikan penyaluran subsidi yang dinilai salah sasaran dalam program sebelumnya, B30. Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS ) menyatakan program ini hanya akan dinikmati oleh segelintir korporasi besar yang menguasai industri sawit dari hulu hingga ke hilir.
Baca juga: Program B35 Masih Butuh Dukungan Pembiayaan dari Pemerintah
Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit, Manseutus Darto, mempertanyakan program B35 ditujukan untuk kepentingan siapa? Pasalnya, becermin dari mandatori B30, kebijakan itu berdampak pada peningkatan harga produk turunan sawit.
"Dampak dari kebijakan B35 adalah dapat meningkatkan harga pangan termasuk minyak goreng. Selain itu harga tandan buah segar di tingkat petani juga akan tergerus karena mengikuti harga CPO," kata Darto, dalam keterangannya, Selasa (7/2/2023).
Darto melanjutkan, untuk merespons program B35, SPKS meluncurkan laporan baru dan sekaligus mengingatkan pemerintah terkait perbaikan tata kelola biodiesel yang selama ini tidak transparan dan tidak melibatkan petani skala kecil dalam rantai pasok. Laporan SPKS mengungkap, sepanjang 2019-2021 BPDPKS menghimpun dana pungutan ekspor CPO senilai Rp70,99 triliun.
Baca juga: Program B35 Masih Butuh Dukungan Pembiayaan dari Pemerintah
Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit, Manseutus Darto, mempertanyakan program B35 ditujukan untuk kepentingan siapa? Pasalnya, becermin dari mandatori B30, kebijakan itu berdampak pada peningkatan harga produk turunan sawit.
"Dampak dari kebijakan B35 adalah dapat meningkatkan harga pangan termasuk minyak goreng. Selain itu harga tandan buah segar di tingkat petani juga akan tergerus karena mengikuti harga CPO," kata Darto, dalam keterangannya, Selasa (7/2/2023).
Darto melanjutkan, untuk merespons program B35, SPKS meluncurkan laporan baru dan sekaligus mengingatkan pemerintah terkait perbaikan tata kelola biodiesel yang selama ini tidak transparan dan tidak melibatkan petani skala kecil dalam rantai pasok. Laporan SPKS mengungkap, sepanjang 2019-2021 BPDPKS menghimpun dana pungutan ekspor CPO senilai Rp70,99 triliun.
Lihat Juga :