B50 Dimulai 1 Juli, Mampukah Jadi Solusi Ketahanan Energi Tanpa Mengorbankan Petani Sawit?
Rabu, 01 Juli 2026 - 22:13 WIB
loading...
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tidak mengorbankan petani sawit. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dihimbau untuk tidak terburu-buru memaksakan implementasi mandatori biodiesel B50, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap petani sawit rakyat (PSR). Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tidak mengorbankan petani sawit .
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor sawit, kebijakan ini dinilai justru berpotensi menambah tekanan baru bagi jutaan petani. SPKS mengingatkan bahwa keberhasilan program ketahanan energi nasional harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel.
"SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu dievaluasi apabila petani sawit justru menjadi pihak yang paling terbebani," kata Ketua Umum SPKS, Sabarudin, di Jakarta, Selasa (30/6).
Baca Juga: Tanpa Perhitungan Matang, Kebijakan B50 Berpotensi Mematikan Sawit Nasional
Sabarudin mengatakan, selama hampir satu dekade pemerintah terus meningkatkan mandatori biodiesel mulai dari B15, B20, B30, B35, B40 hingga kini memasuki tahap B50. Namun hingga saat ini belum pernah ada evaluasi yang komprehensif mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan petani sawit rakyat.
"Kami tidak menolak B50. Yang kami tolak adalah tata kelola B50 apabila biaya implementasinya justru dibebankan kepada petani. Jangan sampai negara memperoleh ketahanan energi, industri menikmati nilai tambah, tetapi petani sawit harus membayar keberhasilan itu melalui turunnya harga TBS. Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan petani," ujarnya.
![B50 Dimulai 1 Juli, Mampukah Jadi Solusi Ketahanan Energi Tanpa Mengorbankan Petani Sawit?]()
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor sawit, kebijakan ini dinilai justru berpotensi menambah tekanan baru bagi jutaan petani. SPKS mengingatkan bahwa keberhasilan program ketahanan energi nasional harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel.
"SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu dievaluasi apabila petani sawit justru menjadi pihak yang paling terbebani," kata Ketua Umum SPKS, Sabarudin, di Jakarta, Selasa (30/6).
Baca Juga: Tanpa Perhitungan Matang, Kebijakan B50 Berpotensi Mematikan Sawit Nasional
Sabarudin mengatakan, selama hampir satu dekade pemerintah terus meningkatkan mandatori biodiesel mulai dari B15, B20, B30, B35, B40 hingga kini memasuki tahap B50. Namun hingga saat ini belum pernah ada evaluasi yang komprehensif mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan petani sawit rakyat.
"Kami tidak menolak B50. Yang kami tolak adalah tata kelola B50 apabila biaya implementasinya justru dibebankan kepada petani. Jangan sampai negara memperoleh ketahanan energi, industri menikmati nilai tambah, tetapi petani sawit harus membayar keberhasilan itu melalui turunnya harga TBS. Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan petani," ujarnya.
Pungutan Ekspor Menekan Pendapatan Petani
Menurutnya salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah dampak kenaikan pungutan ekspor CPO terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Berdasarkan perhitungan SPKS, kenaikan pungutan ekspor dari 10% menjadi 12,5% berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp833 per kilogram.Lihat Juga :
