Jokowi Ungkap Biang Kerok Gangguan Hilirisasi di Dalam Negeri
Rabu, 08 Februari 2023 - 12:21 WIB
Tambang ilegal akan menggangu program hilirisasi yang digencarkan pemerintah. Foto/Dok
JAKARTA - Upaya pemerintah melakukan hilirisasi tambang ternyata tak hanya mengalami gangguan di luar negeri seperti gugatan Uni Eropa, tapi juga dari dalam negeri. Tantangan dari dalam negeri adalah masih maraknya tambang ilegal yang hasilnya kemudian diekspor masih dalam bentuk bahan mentah.
Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan bahwa proses hilirisasi dipastikan terganggu jika ekspor dan tambang ilegal masih terus berjalan dan dibiarkan. Jokowi pun memerintahkan kepada TNI dan Polri untuk membantu pengamanan dan penindakan terhadap ekspor dan tambang ilegal.
"Tadi saya sampaikan yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi dan industrialisasi menjadi terganggu. Dan tugas TNI Polri ada di situ," kata Jokowi usai Rapat pimpinan TNI dan Polri Tahun 2023, di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Jokowi mengatakan bahwa penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena masih adanya ekspor dan tambang ilegal. Pasalnya, selain nilai tambahnya tidak ada, ekspor hasil tambang ilegal juga kerap tak tercatat.
"Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI-Polri, kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL misalnya," kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan mengenai pentingnya investasi dan juga hilirisasi dalam rapim TNI-Polri. Jokowi juga menekankan stabilitas di tahun politik ini.
"Jadi tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya hilirisasi. Kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan menjaga kondusifitas di tahun politik saya rasa garis besar itu," kata Jokowi.
Namun, Jokowi mengaku lebih banyak membahas mengenai hilirisasi. Menurutnya peran TNI dan Polri sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hilirisasi.
Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan bahwa proses hilirisasi dipastikan terganggu jika ekspor dan tambang ilegal masih terus berjalan dan dibiarkan. Jokowi pun memerintahkan kepada TNI dan Polri untuk membantu pengamanan dan penindakan terhadap ekspor dan tambang ilegal.
"Tadi saya sampaikan yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi dan industrialisasi menjadi terganggu. Dan tugas TNI Polri ada di situ," kata Jokowi usai Rapat pimpinan TNI dan Polri Tahun 2023, di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Jokowi mengatakan bahwa penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena masih adanya ekspor dan tambang ilegal. Pasalnya, selain nilai tambahnya tidak ada, ekspor hasil tambang ilegal juga kerap tak tercatat.
"Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI-Polri, kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL misalnya," kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan mengenai pentingnya investasi dan juga hilirisasi dalam rapim TNI-Polri. Jokowi juga menekankan stabilitas di tahun politik ini.
"Jadi tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya hilirisasi. Kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan menjaga kondusifitas di tahun politik saya rasa garis besar itu," kata Jokowi.
Namun, Jokowi mengaku lebih banyak membahas mengenai hilirisasi. Menurutnya peran TNI dan Polri sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hilirisasi.
tulis komentar anda