Dorong Pemda Perbarui Data Keluarga Miskin, Menkeu Siapkan Insentif
Kamis, 16 Juli 2020 - 21:15 WIB
Warga menerima Bantuan Sosial Tunai di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (23/6/2020). Foto/Dok SINDOphoto/Yulianto
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian guna menyiapkan insentif untuk pemerintah daerah agar dapat memperbarui datanya.
"Kami meminta Kemensos dan Kemendagri untuk bisa memberikan insentif kepada pemerintah daerah dan Kemenkeu mendorong, mendukung pemberian insentif atau warning kepada Pemda agar mereka bisa meng-update data dari rumah tangga yang membutuhkan dukungan dan mereka bisa diidentifikasi dan datanya bisa diperbarui," kata Sri Mulyani saat mengikuti diskusi World Bank mengenai Indonesia Economic Prospect Report secara virtual, Kamis (16/7/2020). (Baca juga: Dampak Pandemik COVID-19, 134 Ribu Orang di Banten Jatuh Miskin )
Dia mengatakan, pandemi seperti ini menjadi momen penting untuk memperbaiki data penerima perlindungan sosial agar ke depannya menjadi lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih antara program satu dengan yang lainnya.
"Dan saya setuju area pemerintah Indonesia ini butuh ditingkatkan lagi, desentralisasi dan otonomi Indonesia memberikan tanggung jawab lebih bagi Pemda untuk update data kelompok atau keluarga miskin," katanya.
Lead Economist World Bank Indonesia, Frederico Gil Sander menambahkan, penerima bansos yang dikucurkan pemerintah harus dipastikan tepat sasaran. Selain itu, kelompok penerima harus diperluas agar bisa mengantisipasi terjadinya lonjakan kemiskinan.
"Yang penting tingkatkan bantuan sosial untuk menjaga atau melindungi hajat hidup orang banyak. Bagaimana pemerintah berekspansi sehingga memberikan perlindungan lebih banyak lagi, terutama pada orang yang terdampak hidupnya," jelasnya.
"Kami meminta Kemensos dan Kemendagri untuk bisa memberikan insentif kepada pemerintah daerah dan Kemenkeu mendorong, mendukung pemberian insentif atau warning kepada Pemda agar mereka bisa meng-update data dari rumah tangga yang membutuhkan dukungan dan mereka bisa diidentifikasi dan datanya bisa diperbarui," kata Sri Mulyani saat mengikuti diskusi World Bank mengenai Indonesia Economic Prospect Report secara virtual, Kamis (16/7/2020). (Baca juga: Dampak Pandemik COVID-19, 134 Ribu Orang di Banten Jatuh Miskin )
Dia mengatakan, pandemi seperti ini menjadi momen penting untuk memperbaiki data penerima perlindungan sosial agar ke depannya menjadi lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih antara program satu dengan yang lainnya.
"Dan saya setuju area pemerintah Indonesia ini butuh ditingkatkan lagi, desentralisasi dan otonomi Indonesia memberikan tanggung jawab lebih bagi Pemda untuk update data kelompok atau keluarga miskin," katanya.
Lead Economist World Bank Indonesia, Frederico Gil Sander menambahkan, penerima bansos yang dikucurkan pemerintah harus dipastikan tepat sasaran. Selain itu, kelompok penerima harus diperluas agar bisa mengantisipasi terjadinya lonjakan kemiskinan.
"Yang penting tingkatkan bantuan sosial untuk menjaga atau melindungi hajat hidup orang banyak. Bagaimana pemerintah berekspansi sehingga memberikan perlindungan lebih banyak lagi, terutama pada orang yang terdampak hidupnya," jelasnya.
(ind)
tulis komentar anda