Suharso Ingin Survei JETRO Jadi Bahan Masukan untuk Indonesia
Jum'at, 24 Maret 2023 - 19:54 WIB
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa berharap JETRO menyampaikan hasil surveinya setiap tahun. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh Japan External Trade Organization (JETRO). Survei tersebut dilakukan pada tahun 2022 terhadap sejumlah perusahaan Jepang yang berada di wilayah Asia dan Oceania.
"Survei tersebut rutin dilakukan setahun sekali. Cakupan isu dalam survei adalah isu-isu spesifik di negara-negara Asia dan Oceania yang berpengaruh pada peluang pengembangan usaha dan kinerja perushaan-perusahaan Jepang," kata Suharso dilansir dari Instagram resminya @suharsomonoarfa, Jumat (24/3/2023).
Suharso mengungkapkan, ada beberapa hasil survei dan isu-isu yang disampaikan oleh pihak JETRO. Pertama, ekspektasi perusahaan-perusahan Jepang dan optimisme mereka untuk mencetak profit pada tahun 2022. Kedua, berkembangnya pasar domestik sebagai faktor utama untuk perluasan usaha.
Ketiga, meningkatkan upah pekerja dan biaya pengadaan. Keempat, dampak UU Cipta Kerja pada penciptaan lapangan kerja. Kelima, kontribusi perusahaan-perusahaan Jepang pada upaya penurunan emisi.
Usai menerima audiensi, Suharso menyarankan agar pihak JETRO dapat secara rutin menyampaikan hasil survei tahunan yang dilakukan kepada Bappenas sebagai masukan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan.
"Saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang menyusun RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Pihak JETRO diharapkan dapat memberikan masukan khususnya untuk perumusan kebijakan dalam penciptaan iklim yang kondusif untuk investasi, pengembangan industri manufaktur, dan peningkatan kerja sama perdagagan dan investasi Jepang-Indonesia," ujarnya.
Suharso juga berharap agar perusahaan-perusahaan Jepang dapat berkontribusi lebih banyak pada upaya transisi energi dan mewujudkan net zero emissions.
"Hal ini juga sejalan dengan konsep Asia Zero Emission Community (AZEC) yang diinsiasi oleh Pemerintah Jepang. Secara lebih khusus, perusahaan-perusahaan Jepang diharapkan mendukung early retirement coal power plant di Indonesia khususnya di Pulau Jawa yang menjadi renewable energy power plant," pungkasnya.
"Survei tersebut rutin dilakukan setahun sekali. Cakupan isu dalam survei adalah isu-isu spesifik di negara-negara Asia dan Oceania yang berpengaruh pada peluang pengembangan usaha dan kinerja perushaan-perusahaan Jepang," kata Suharso dilansir dari Instagram resminya @suharsomonoarfa, Jumat (24/3/2023).
Suharso mengungkapkan, ada beberapa hasil survei dan isu-isu yang disampaikan oleh pihak JETRO. Pertama, ekspektasi perusahaan-perusahan Jepang dan optimisme mereka untuk mencetak profit pada tahun 2022. Kedua, berkembangnya pasar domestik sebagai faktor utama untuk perluasan usaha.
Ketiga, meningkatkan upah pekerja dan biaya pengadaan. Keempat, dampak UU Cipta Kerja pada penciptaan lapangan kerja. Kelima, kontribusi perusahaan-perusahaan Jepang pada upaya penurunan emisi.
Usai menerima audiensi, Suharso menyarankan agar pihak JETRO dapat secara rutin menyampaikan hasil survei tahunan yang dilakukan kepada Bappenas sebagai masukan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan.
"Saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang menyusun RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Pihak JETRO diharapkan dapat memberikan masukan khususnya untuk perumusan kebijakan dalam penciptaan iklim yang kondusif untuk investasi, pengembangan industri manufaktur, dan peningkatan kerja sama perdagagan dan investasi Jepang-Indonesia," ujarnya.
Suharso juga berharap agar perusahaan-perusahaan Jepang dapat berkontribusi lebih banyak pada upaya transisi energi dan mewujudkan net zero emissions.
"Hal ini juga sejalan dengan konsep Asia Zero Emission Community (AZEC) yang diinsiasi oleh Pemerintah Jepang. Secara lebih khusus, perusahaan-perusahaan Jepang diharapkan mendukung early retirement coal power plant di Indonesia khususnya di Pulau Jawa yang menjadi renewable energy power plant," pungkasnya.
(uka)
Lihat Juga :
tulis komentar anda