Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi Rp6.001 Triliun
Jum'at, 14 April 2023 - 11:01 WIB
BI catat utang luar negeri Indonesia mengalami penurunan. Foto/Dok
JAKARTA - Bank Indonesia ( BI ) mencatat bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir Februari 2023 tercatat sebesar USD400,1 miliar atau Rp6.001 triliun (kurs Rp15.000), turun dibandingkan posisi ULN Januari 2023 sebesar USD404,6 miliar atau Rp6.069 triliun.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN Februari 2023 mengalami kontraksi sebesar 3,7% (yoy), lebih dalam daripada kontraksi 2% (yoy) pada bulan sebelumnya," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (14/4/2023).
ULN pemerintah mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada Februari 2023 tercatat USD192,3 miliar lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar USD194,3 miliar. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari 2,5% (yoy) pada Januari 2023 menjadi 4,4% (yoy) pada Februari 2023.
"Perkembangan tersebut didorong oleh pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada surat berharga negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel," jelas Erwin.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Dukungan tersebut mencakup, antara lain, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,4%).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," jelas Erwin.
ULN swasta juga turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada Februari 2023 sebesar USD198,6 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD201,0 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari sebesar 1,7% (yoy) pada Januari 2023 menjadi 3,4% (yoy) pada Februari 2023.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 6,2% (yoy) dan 2,7% (yoy)," ungkapnya.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN Februari 2023 mengalami kontraksi sebesar 3,7% (yoy), lebih dalam daripada kontraksi 2% (yoy) pada bulan sebelumnya," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (14/4/2023).
ULN pemerintah mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada Februari 2023 tercatat USD192,3 miliar lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar USD194,3 miliar. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari 2,5% (yoy) pada Januari 2023 menjadi 4,4% (yoy) pada Februari 2023.
"Perkembangan tersebut didorong oleh pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada surat berharga negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel," jelas Erwin.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Dukungan tersebut mencakup, antara lain, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,4%).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," jelas Erwin.
ULN swasta juga turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada Februari 2023 sebesar USD198,6 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD201,0 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari sebesar 1,7% (yoy) pada Januari 2023 menjadi 3,4% (yoy) pada Februari 2023.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 6,2% (yoy) dan 2,7% (yoy)," ungkapnya.
tulis komentar anda