Bahlil Kasih Bocoran: Pemerintah Bakal Tambah 10% Saham di Freeport Indonesia
Jum'at, 28 April 2023 - 16:22 WIB
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia membocorkan, bahwa pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan menambah saham Freeport Indonesia sebesar 10% dari yang sudah dipegang saat ini sebesar 51%. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia membocorkan, bahwa pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan menambah saham Freeport Indonesia sebesar 10% dari yang sudah dipegang saat ini sebesar 51%.
"Beberapa waktu terakhir ini kami tengah membicarakan perpanjangan pengelolaan Freeport. Freeport ini kan sekarang sudah milik pemerintah Indonesia karena sahamnya sudah 51% pemerintah Indonesia, dan kita melihat pendapatan dari Freeport dari tahun ke tahun semakin baik," ujar Menteri Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (28/4/2023).
"Maka pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan, tetapi dengan penambahan saham. Di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10%," lanjutnya.
Bahlil menuturkan, saat ini pemerintah masih dalam proses pembahasan untuk dimatangkan. Namun, ia memastikan bahwa penambahan saham tersebut akan deal dilakukan.
"Tapi ini masih bocoran saja, nanti kami akan sampaikan rilisnya secara resmi. Saat ini masih dalam pembahasan-pembahasan, belum deal. Tapi pembahasannya sudah hampir matang. Nanti kalau sudah selesai kami akan umumkan," tegasnya.
Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa ke depan, pemerintah akan meminta investor untuk membangun smelter di Papua. Sehingga kelak, smelter tidak hanya ada di Gresik saja.
"Doakan semoga pembahasan ini bisa kita lalui bersama. Negara harus mendapat pendapatan yang lebih banyak, ini yang sedang kita diskusikan di kementerian investasi," ungkapnya.
Hal penting lainnya, Bahlil mengatakan, berdasarkan laporan Freeport kepada pemerintah, terkait potensi utang BUMN dalam mengambil alih Freeport kemungkinan besar akan lunas pada tahun 2024.
"Kemungkinan besar tahun 2024 akan lunas," jelasnya.
"Beberapa waktu terakhir ini kami tengah membicarakan perpanjangan pengelolaan Freeport. Freeport ini kan sekarang sudah milik pemerintah Indonesia karena sahamnya sudah 51% pemerintah Indonesia, dan kita melihat pendapatan dari Freeport dari tahun ke tahun semakin baik," ujar Menteri Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (28/4/2023).
Baca Juga
"Maka pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan, tetapi dengan penambahan saham. Di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10%," lanjutnya.
Bahlil menuturkan, saat ini pemerintah masih dalam proses pembahasan untuk dimatangkan. Namun, ia memastikan bahwa penambahan saham tersebut akan deal dilakukan.
"Tapi ini masih bocoran saja, nanti kami akan sampaikan rilisnya secara resmi. Saat ini masih dalam pembahasan-pembahasan, belum deal. Tapi pembahasannya sudah hampir matang. Nanti kalau sudah selesai kami akan umumkan," tegasnya.
Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa ke depan, pemerintah akan meminta investor untuk membangun smelter di Papua. Sehingga kelak, smelter tidak hanya ada di Gresik saja.
"Doakan semoga pembahasan ini bisa kita lalui bersama. Negara harus mendapat pendapatan yang lebih banyak, ini yang sedang kita diskusikan di kementerian investasi," ungkapnya.
Hal penting lainnya, Bahlil mengatakan, berdasarkan laporan Freeport kepada pemerintah, terkait potensi utang BUMN dalam mengambil alih Freeport kemungkinan besar akan lunas pada tahun 2024.
"Kemungkinan besar tahun 2024 akan lunas," jelasnya.
(akr)
tulis komentar anda