Hengkang dari Blok Masela, Menteri ESDM Sebut Shell Tidak Tanggung Jawab

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Shell tidak bertanggung jawab dalam proses negosiasi pelepasan hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Masela sebesar 35% kepada PT Pertamina (Persero) yang hingga kini tak kunjung tuntas.

Ia menuturkan, pemerintah akan kembali meninjau rencana pengembangan atau Plant of Development (POD) Blok Masela. Sebab menurutnya, lambatnya proses ini hanya akan semakin merugikan Indonesia.

"Kalau dalam 5 tahun tidak dilaksanakan apa-apa kita akan tinjau kembali termasuk kemungkinan untuk kembali menjadi milik negara. Ini sudah berapa tahun itu sejak 2019 sampai 2023 sudah 4 tahun. Makanya kita sudah mengingatkan nih, juga sekarang ini yang merasa dirugikan ya Indonesia. Nah, kita tidak mau hal ini terjadi," ujar Arifin Tasrif saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/5/2023).





Disisi lain, ia menyebutkan bahwa hingga saat ini, hanya Inpex yang komitmen untuk tetap mengelola Blok Masela. "Inpex ada kesungguhan, tapi tidak tau Shell ini sudah mundur tidak bertanggung jawab. Kalau mau mundur dari dulu saja sebelum POD," tegasnya.

Dia menandaskan apabila sampai 2024 negosiasi tak kunjung selesai maka pemerintah membuka opsi untuk melakukan lelang termasuk hak partisipasi sebesar 65% yang dimiliki oleh Inpex Corporation Ltd, perusahaan asal Jepang.

"Inpex masih full komitmen tapi sudah 4 tahun. Bayangkan saja sejak 2019 kita kasih POD 1 yang membantu keekonomian Masela ini, 2020 tiba-tiba Shell mundur. Dari mundur itu sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kalau mau mundur dari dulu saja sebelum POD," jelas Arifin.



Terkait Pertamina masuk ke Blok Masela, Arifin mengungkapkan pemerintah akan melakukan kajian. Saat ini, pemerintah masih fokus soal kejelasan Shell.