Soal Anggaran Pemilu Serentak 2024, Sri Mulyani Bersiap Dua Putaran
Selasa, 06 Juni 2023 - 16:32 WIB
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati dan Mahfud MD dalam Konferensi Pers Serah Terima Aset Eks BLBI di Jakarta, Selasa (6/6/2023). Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati buka suara mengenai kesiapan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Adapun anggaran ini kata dia, sedang disiapkan dalam penyusunan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2024.
" Anggaran Pemilu kita siapkan untuk 2023-2024, untuk penyelenggaraannya sendiri dari KPU, kemudian Bawaslu, kita mengikuti siklusnya, jadwalnya. Jadi kapan pencairannya untuk 2023 yang merupakan masa persiapan, kapan dan berapa yang akan dicairkan di 2024 akan kita sediakan," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Serah Terima Aset Eks BLBI di Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Pemilu pertama akan digelar pada bulan Februari mendatang secara serentak, dan oleh karena itu, keseluruhan kebutuhan anggarannya, dari mulai logistik, distribusi orang, saksi, dan lain-lain yang memang merupakan tanggung jawab dari APBN akan disediakan olehnya.
"Kalau misal ada dua ronde, seperti waktu itu saya sampaikan, kita juga sudah membuat dana kontijensi kalau sampai terjadi dua ronde, karena itu anggarannya cukup signifikan untuk kedua. Di dalamnya juga dalam aparat penegak hukum, kepolisian dan keamanan itu sudah termasuk anggaran di tahun 2024 pada saat penyelenggaraan, sampai nanti ada Pilkada karena anggarannya memang lebih banyak dari APBD," ungkap Sri.
Tetapi sama dengan Pilkada sebelumnya, Sri Mulyani menyorot bahwa tentunya kadang ada beberapa kebutuhan yang tidak sinkron. Di saat inilah APBN masuk dan mengambil peran.
"Jadi kita memperhitungkan secara cukup detail, tetapi tetap hati-hati dan efisien ya dalam hal ini. Karena di dalam pembahasan waktu itu dengan kabinet, bagaimana kita membandingkan belanja Pemilu dari setiap 5 tahunan, kenaikannya dimana, untuk apa saja, dan apa-apa yang memang harus diselenggarakan dianggarkan," tegas Sri.
Bahkan, dia memperhitungkan sampai dengan nanti ke dispute, semua kebutuhan di Mahkamah Konstitusi juga telah diantisipasi.
"Jadi ini semua perhelatan demokrasi sudah masuk dalam APBN yang sedang kita susun, nanti bapak Presiden akan menyampaikan di DPR, dan tentu detailnya sebagian langsung masuk di K/L terkait, dan sebagian kita cadangkan dulu sebelum keluar, tidak akan dikeluarkan anggarannya," pungkas Sri.
" Anggaran Pemilu kita siapkan untuk 2023-2024, untuk penyelenggaraannya sendiri dari KPU, kemudian Bawaslu, kita mengikuti siklusnya, jadwalnya. Jadi kapan pencairannya untuk 2023 yang merupakan masa persiapan, kapan dan berapa yang akan dicairkan di 2024 akan kita sediakan," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Serah Terima Aset Eks BLBI di Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Pemilu pertama akan digelar pada bulan Februari mendatang secara serentak, dan oleh karena itu, keseluruhan kebutuhan anggarannya, dari mulai logistik, distribusi orang, saksi, dan lain-lain yang memang merupakan tanggung jawab dari APBN akan disediakan olehnya.
"Kalau misal ada dua ronde, seperti waktu itu saya sampaikan, kita juga sudah membuat dana kontijensi kalau sampai terjadi dua ronde, karena itu anggarannya cukup signifikan untuk kedua. Di dalamnya juga dalam aparat penegak hukum, kepolisian dan keamanan itu sudah termasuk anggaran di tahun 2024 pada saat penyelenggaraan, sampai nanti ada Pilkada karena anggarannya memang lebih banyak dari APBD," ungkap Sri.
Tetapi sama dengan Pilkada sebelumnya, Sri Mulyani menyorot bahwa tentunya kadang ada beberapa kebutuhan yang tidak sinkron. Di saat inilah APBN masuk dan mengambil peran.
"Jadi kita memperhitungkan secara cukup detail, tetapi tetap hati-hati dan efisien ya dalam hal ini. Karena di dalam pembahasan waktu itu dengan kabinet, bagaimana kita membandingkan belanja Pemilu dari setiap 5 tahunan, kenaikannya dimana, untuk apa saja, dan apa-apa yang memang harus diselenggarakan dianggarkan," tegas Sri.
Bahkan, dia memperhitungkan sampai dengan nanti ke dispute, semua kebutuhan di Mahkamah Konstitusi juga telah diantisipasi.
"Jadi ini semua perhelatan demokrasi sudah masuk dalam APBN yang sedang kita susun, nanti bapak Presiden akan menyampaikan di DPR, dan tentu detailnya sebagian langsung masuk di K/L terkait, dan sebagian kita cadangkan dulu sebelum keluar, tidak akan dikeluarkan anggarannya," pungkas Sri.
(akr)
tulis komentar anda