Heboh Soal Utang Indonesia ke IMF, Sri Mulyani: Sudah Lunas Semua!
Rabu, 05 Juli 2023 - 08:10 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/Antara Photo
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan utang Indonesia kepada Dana Moneter Internasional ( IMF ) sudah lunas. Hal itu disampaikan di tengah keinginan IMF yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka ekspor nikel dan mineral lain.
"Saya heran soal utang Indonesia ke IMF muncul kembali. Itu program IMF tahun 1997-1998 atau 2000 awal. Itu sudah dilunasi semua," ujar Sri Mulyani, Selasa (4/7/2023).
Dia mengungkapkan IMF tidak berhak mengintervensi kebijakan pelarangan ekspor Indonesia. "Mereka boleh punya pandangan, tapi Indonesia, pemerintah punya kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat struktur industri dan juga mendorong nilai tambah," kata dia.
Dia menambahkan kebijakan hilirisasi tambang ini akan memperkuat neraca pembayaran Indonesia, bahkan program ini dinilainya bagus dan sebenarnya juga tidak bermasalah. IMF sebelumnya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel.
Terkait dengan hal tersebut, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain.
"Saya heran soal utang Indonesia ke IMF muncul kembali. Itu program IMF tahun 1997-1998 atau 2000 awal. Itu sudah dilunasi semua," ujar Sri Mulyani, Selasa (4/7/2023).
Dia mengungkapkan IMF tidak berhak mengintervensi kebijakan pelarangan ekspor Indonesia. "Mereka boleh punya pandangan, tapi Indonesia, pemerintah punya kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat struktur industri dan juga mendorong nilai tambah," kata dia.
Dia menambahkan kebijakan hilirisasi tambang ini akan memperkuat neraca pembayaran Indonesia, bahkan program ini dinilainya bagus dan sebenarnya juga tidak bermasalah. IMF sebelumnya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel.
Baca Juga
Terkait dengan hal tersebut, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain.
(nng)
tulis komentar anda