Jokowi Diserang IMF Soal Hilirisasi, Sri Mulyani Bilang Begini

JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) meminta agar Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) bisa kembali membuka ekspor nikel dan mineral lainnya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa memang IMF berhak memberikan pandangannya atas kebijakan pelarangan ekspor.

"Mereka IMF boleh punya pandangan, itu ada di artikel IV, tapi Indonesia, pemerintah punya kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat struktur industri dan juga mendorong nilai tambah," ungkap Sri Mulyani, di Jakarta, Selasa (4/7/2023).



Dia mengatakan kebijakan hilirisasi tambang ini akan memperkuat neraca pembayaran Indonesia, bahkan program ini dinilai bagus dan sebenarnya juga tidak bermasalah. "Yang saya heran itu soal utang Indonesia ke IMF muncul kembali. Itu kan program IMF tahun berapa? 1997-1998 atau 2000 awal, waktu itu kan sudah dilunasi semua," tegas Sri.

Maka dari itu, dia menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia sudah tidak memiliki utang kepada IMF karena semuanya sudah dilunasi. "Ini kan memang sudah lama banget, kenapa tiba-tiba muncul?" ucap Sri.

Sebagai informasi, IMF meminta Jokowi membuka kembali ekspor nikel melalui IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia. Dalam artikel tersebut, memang disebutkan bahwa IMF menyambut baik kebijakan Indonesia untuk mendorong nilai tambah.



Hanya saja, para direktur IMF mengimbau agar Jokowi mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan ekspor ini ke komoditas lainnya