2024 Ganti Presiden, Wamen BUMN Buka-bukaan Soal Target Proyek Tol Trans Sumatera
Jum'at, 14 Juli 2023 - 17:55 WIB
Wamen BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo buka-bukaan soal pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang masih harus dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya setelah 2024. Foto/Dok
JAKARTA - Wakil Menteri atau Wamen BUMN II , Kartika Wirjoatmodjo menilai, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) harus berlanjut, meski akan ada pergantian Presiden di 2024. Lelaki yang akrab disapa Tiko itu mengatakan ada empat tahap dalam pembangunan Tol Trans Sumatera.
Saat ini melalui PT Hutama Karya (Persero) masih mengerjakan tahap satu dan dua untuk beberapa ruas. Sementara tahap tiga dan empat perlu dilanjutkan pemerintah berikutnya.
"Tentunya kita berharap bahwa di pemerintahan berikutnya kita akan melanjutkan tahap tiga dan tahap empat," ungkap Tiko, dikutip Jumat (14/7/2023).
Dia memperkirakan seluruh ruas Tol Trans Sumatera akan rampung dalam empat hingga lima tahun mendatang. Sehingga, proyek strategi nasional (PSN) di sektor infrastruktur ini perlu dilanjutkan.
"Sehingga nantinya seluruh rencana jalan trans Sumatera baik di sisi tulangnya maupun di sisi sirip-siripnya semua bisa diselesaikan dalam waktu empat sampai lima tahun ke depan," ucapnya.
Pembangunan konektivitas di Sumatera melalui JTTS, lanjut Tiko, menumbuhkan geliat ekonomi di pulau paling Barat di Indonesia ini. Pasalnya, keberadaan jalur moda transportasi massal menciptakan pusat-pusat ekonomi baru.
"Kita sudah bisa melihat dengan data bahwa dengan terjadinya Trans Sumatera ini telah banyak pusat-pusat ekonomi baru dan traffic terus meningkat," paparnya.
Adapun pembangunan tahap satu dan dua JTTS menelan anggaran yang nilainya fantastis. Bahkan, Hutama Karya masih membutuhkan dana negara berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp30 triliun.
PMN senilai Rp30 triliun belum termasuk pembangunan tahap tiga dan empat JTTS. "Kalau itu kan tahap tiga dan empat, itu belum dihitung, kalau tahap satu dan dua yang sudah dihitung kita masih butuh PMN mungkin sekitar Rp30 triliun lagi," tutur dia.
Menurutnya, sumber pendanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tidak melulu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikonversi menjadi PMN. Tiko memastikan, pendanaan atas pengerjaan tahap tiga dan empat JTTS bisa melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau availability payment (AP).
Saat ini melalui PT Hutama Karya (Persero) masih mengerjakan tahap satu dan dua untuk beberapa ruas. Sementara tahap tiga dan empat perlu dilanjutkan pemerintah berikutnya.
"Tentunya kita berharap bahwa di pemerintahan berikutnya kita akan melanjutkan tahap tiga dan tahap empat," ungkap Tiko, dikutip Jumat (14/7/2023).
Dia memperkirakan seluruh ruas Tol Trans Sumatera akan rampung dalam empat hingga lima tahun mendatang. Sehingga, proyek strategi nasional (PSN) di sektor infrastruktur ini perlu dilanjutkan.
"Sehingga nantinya seluruh rencana jalan trans Sumatera baik di sisi tulangnya maupun di sisi sirip-siripnya semua bisa diselesaikan dalam waktu empat sampai lima tahun ke depan," ucapnya.
Pembangunan konektivitas di Sumatera melalui JTTS, lanjut Tiko, menumbuhkan geliat ekonomi di pulau paling Barat di Indonesia ini. Pasalnya, keberadaan jalur moda transportasi massal menciptakan pusat-pusat ekonomi baru.
"Kita sudah bisa melihat dengan data bahwa dengan terjadinya Trans Sumatera ini telah banyak pusat-pusat ekonomi baru dan traffic terus meningkat," paparnya.
Adapun pembangunan tahap satu dan dua JTTS menelan anggaran yang nilainya fantastis. Bahkan, Hutama Karya masih membutuhkan dana negara berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp30 triliun.
PMN senilai Rp30 triliun belum termasuk pembangunan tahap tiga dan empat JTTS. "Kalau itu kan tahap tiga dan empat, itu belum dihitung, kalau tahap satu dan dua yang sudah dihitung kita masih butuh PMN mungkin sekitar Rp30 triliun lagi," tutur dia.
Menurutnya, sumber pendanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tidak melulu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikonversi menjadi PMN. Tiko memastikan, pendanaan atas pengerjaan tahap tiga dan empat JTTS bisa melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau availability payment (AP).
(akr)
tulis komentar anda