Di Hadapan PBB, Menteri Suharso Ungkap Tantangan Pendanaan untuk Capai SDGs
Kamis, 20 Juli 2023 - 10:30 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengungkapkan, Indonesia sudah mampu mencapai 63% dari 222 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengungkapkan, Indonesia sudah mampu mencapai 63% dari 222 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs ).
Hal tersebut ia sampaikan dalam acara High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development tahun 2023/High-Level Segment 2023 (HLS) United Nations Economic and Social Council pada di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), New York.
Dalam kesempatan itu juga Suharso mengatakan, bahwa untuk mencapai target SDGs, Indonesia membutuhkan USD1 triliun hingga 2030. "Tantangan pendanaan ini diantisipasi melalui pendanaan inovatif seperti blended finance hingga penerapan Integrated National Financial Framework," kata Suharso dalam keterangannya dikutip Kamis (20/7/2023).
Selain itu menurutnya Indonesia juga membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan tangguh. Beberapa area potensial adalah green growth, blue growth, pemberdayaan UMKM, dan transformasi digital.
“Agar kami bisa kembali ke jalur pencapaian TPB/SDGs, penting bagi kami untuk tidak hanya memenuhi komitmen yang ada, tetapi juga menawarkan terobosan yang berarti dan menyampaikan tindakan transformatif untuk meningkatkan implementasi TPB/SDGs,” ujar Menteri Suharso.
Dia menambahkan, untuk mempercepat pencapaian SDGs Pemerintah Indonesia melakukan berbagai intervensi melalui kebijakan, rencana, dan program pembangunan nasional serta menyelaraskan dengan prioritas pemerintah daerah; pelokalan SDGs hingga ke tingkat desa dan lintas sektor; serta penguatan kemitraan multipihak.
Indonesia juga memimpin keketuaan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkey, and Australia (MIKTA) yang bertujuan untuk penguatan tata kelola pemerintahan global, termasuk pemajuan demokrasi, stabilitas dan pembangunan ekonomi serta sebagai consensus maker dan bridge builder antara negara-negara berkembang dan maju.
Hal tersebut ia sampaikan dalam acara High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development tahun 2023/High-Level Segment 2023 (HLS) United Nations Economic and Social Council pada di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), New York.
Dalam kesempatan itu juga Suharso mengatakan, bahwa untuk mencapai target SDGs, Indonesia membutuhkan USD1 triliun hingga 2030. "Tantangan pendanaan ini diantisipasi melalui pendanaan inovatif seperti blended finance hingga penerapan Integrated National Financial Framework," kata Suharso dalam keterangannya dikutip Kamis (20/7/2023).
Selain itu menurutnya Indonesia juga membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan tangguh. Beberapa area potensial adalah green growth, blue growth, pemberdayaan UMKM, dan transformasi digital.
“Agar kami bisa kembali ke jalur pencapaian TPB/SDGs, penting bagi kami untuk tidak hanya memenuhi komitmen yang ada, tetapi juga menawarkan terobosan yang berarti dan menyampaikan tindakan transformatif untuk meningkatkan implementasi TPB/SDGs,” ujar Menteri Suharso.
Dia menambahkan, untuk mempercepat pencapaian SDGs Pemerintah Indonesia melakukan berbagai intervensi melalui kebijakan, rencana, dan program pembangunan nasional serta menyelaraskan dengan prioritas pemerintah daerah; pelokalan SDGs hingga ke tingkat desa dan lintas sektor; serta penguatan kemitraan multipihak.
Indonesia juga memimpin keketuaan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkey, and Australia (MIKTA) yang bertujuan untuk penguatan tata kelola pemerintahan global, termasuk pemajuan demokrasi, stabilitas dan pembangunan ekonomi serta sebagai consensus maker dan bridge builder antara negara-negara berkembang dan maju.
tulis komentar anda