Penyesuaian Tarif Tol Setiap 2 Tahun Sekali Bakal Digugat ke MK
Selasa, 15 Agustus 2023 - 22:15 WIB
Kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali akan digugat ke MK. Foto/Dok
JAKARTA - Indonesia Toll Road Watch (ITRW) menyatakan penyesuaian tarif jalan tol yang rutin dilakukan dua tahun sekali membuat tarif semakin lama, semakin mahal. ITRW berpandangan, kebijakan tersebut akan segera digugat karena dinilai bertolak belakang antara kepentingan para investor dengan kebutuhan konsumen atau pengguna tol .
Baca juga: Sambut HUT ke-78 RI, Tol Cibitung-Cilincing Beri Diskon: Paling Murah Rp5.500
"Regulasi soal jalan tol akan digugat ke MK oleh komunitas pengguna jalan tol yang dinilai tarif tol di Indonesia terlalu mahal," ujar Revy Petragradia, Divisi Perekonomian/Pembiayaan ITRW dalam keterangannya, Selasa (15/8/2023).
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebaiknya independen untuk menjadi wasit. Memberikan kenaikan tarif kepada badan usaha jalan tol, tapi juga memperhatikan kemampuan konsumen sebagai pengguna.
Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 dan turunannya PP No. 15 tahun 2005 (yang telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir PP No. 17 tahun 2021), telah diatur bahwa pengembalian investasi jalan tol adalah melalui pembayaran tarif tol dan juga pendapatan dari pemanfaatan iklan, bangunan utilitas, maupun tempat istirahat dan pelayanan.
Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol (ATP), besar keuntungan biaya operasi kendaraan (selisih BOK dan nilai waktu), dan kelayakan investasi (investasi). Dalam menentukan formulasi jalan tol, BUJT melakukan kajian ekonomi dan finansial sehingga dari kajian tersebut harus dapat ditunjukkan bagaimana kelayakannya; untuk kelayakan ekonomi ditunjukkan dengan Economic IRR > Social Discount Rate dan untuk kelayakan finansial ditunjukkan dengan Financial IRR (Project) IRR > Weight Average Cost of Capital (WACC).
Baca juga: Sambut HUT ke-78 RI, Tol Cibitung-Cilincing Beri Diskon: Paling Murah Rp5.500
"Regulasi soal jalan tol akan digugat ke MK oleh komunitas pengguna jalan tol yang dinilai tarif tol di Indonesia terlalu mahal," ujar Revy Petragradia, Divisi Perekonomian/Pembiayaan ITRW dalam keterangannya, Selasa (15/8/2023).
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebaiknya independen untuk menjadi wasit. Memberikan kenaikan tarif kepada badan usaha jalan tol, tapi juga memperhatikan kemampuan konsumen sebagai pengguna.
Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 dan turunannya PP No. 15 tahun 2005 (yang telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir PP No. 17 tahun 2021), telah diatur bahwa pengembalian investasi jalan tol adalah melalui pembayaran tarif tol dan juga pendapatan dari pemanfaatan iklan, bangunan utilitas, maupun tempat istirahat dan pelayanan.
Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol (ATP), besar keuntungan biaya operasi kendaraan (selisih BOK dan nilai waktu), dan kelayakan investasi (investasi). Dalam menentukan formulasi jalan tol, BUJT melakukan kajian ekonomi dan finansial sehingga dari kajian tersebut harus dapat ditunjukkan bagaimana kelayakannya; untuk kelayakan ekonomi ditunjukkan dengan Economic IRR > Social Discount Rate dan untuk kelayakan finansial ditunjukkan dengan Financial IRR (Project) IRR > Weight Average Cost of Capital (WACC).
Lihat Juga :