Komisi VII DPR Dukung PCJL Maksimalkan Pengembangan Blok Jabung
Kamis, 24 Agustus 2023 - 22:14 WIB
Komisi VII DPR mendukung PCJL memaksimalkan pengembangan blok migas Jabung pascaperpanjangan kontrak hingga 2043. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Rofik Hananto mendukung PetroChina International Jabung Ltd ( PCJL ) dalam memaksimalkan program eksplorasi dan pengembangan Blok Jabung yang kontraknya baru diperpanjang tahun ini. Investor diminta tidak ragu memaksimalkan pengembangan lapangan masing-masing demi meningkatkan produksi migas nasional.
Rofik mengatakan, dukungan kuat serta sinergi yang erat antarlembaga dan instansi terkait, baik di tingkat pusat dan daerah juga memegang peranan sangat penting. Dia pun menilai saat ini tidak ada masalah yang terlalu serius di daerah sehingga kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) diharapkan bekerja dengan optimal.
"Kalaupun ada masalah dan gejolak kecil di daerah maupun sekitar wilayah kerja itu adalah hal biasa. Jadi, investor dan KKKS tidak perlu ragu untuk memaksimalkan pengembangan agar ada peningkatan produksi migas yang lebih signifikan tahun ini," kata Rofik menanggapi tantangan kinerja hulu migas nasional di tahun politik jelang Pemilu, Rabu (23/8/2023).
Menurut Rofik, perhelatan akbar lima tahunan seperti pilpres, pileg dan pilkada bukanlah kendala dalam pengembangan operasi migas. Terlebih, investasi migas bersifat jangka panjang. Sementara, di Indonesia saat ini peluang investasi terbuka lebar dan semua hambatan usaha sudah dipangkas pemerintah.
"Saya optimis Blok Jabung yang dikelola oleh PetroChina di Jambi, ataupun Blok Rokan di Riau dikelola oleh Pertamina dan Blok Cepu di Jatim yang selama ini menjadi andalan kita akan meningkat produksinya. KKKS harus tetap fokus untuk memaksimalkan pengembangan lapangan migasnya agar diperoleh manfaat yang optimal untuk negara dan masyarakat," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia pun menegaskan bahwa DPR akan terus mendukung industri hulu migas berjuang untuk mengejar target produksi minyak 1 juta BOPD dan gas 12 BSCFD pada 2030. Diakuinya, kondisi produksi saat ini masih jauh dari yang ditargetkan. Karena itu dia berharap KKKS memperkuat kinerja demi mencapai target tersebut.
Sementara itu, ekonom sekaligus Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat Ade Manggala Hardianto menilai upaya pemerintah untuk menarik investor sudah cukup bagus. Menurut dia, regulasi terkait hulu migas, antara lain melalui fleksibilitas kontrak yakni Cost Recovery PSC atau Gross Split PSC, penawaran WK migas yang menarik, perbaikan sistem perizinan, serta regulasi lainnya sudah cukup menarik bagi investor."Lalu beberapa insentif fiskal juga sudah diberikan," imbuhnya.
Senada dengan Rofik, Ade mengingatkan agar pemerintah dan SKK Migas fokus mendorong berbagai aspek lain untuk menjamin peningkatan produksi migas. "Selain soal investasi, soal insentif fiskal dan non-fiskal, koordinasi antarkementerian, kebijakan satu pintu yang proaktif di pusat dan daerah maupun kepastian hukum sangat penting diperhatikan," tegasnya.
Dia juga berharap hengkangnya sejumlah perusahaan migas dunia dari Indonesia, menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi pemerintah. Dengan begitu, iklim investasi hulu migas di Indonesia dan regulasi maupun peraturan terkait energi yang ada di daerah akan lebih ramah bagi para pelaku usaha.
Dia juga berharap di masa transisi menjelang pergantian kepemimpinan nasional dan kepala daerah seperti saat ini, stabilitas perekonomian dan iklim investasi dapat terus terjaga. "Ketidakpastian di dunia bisnis tidak boleh terjadi. Sebaliknya, dukungan dan berbagai fasilitas bagi dunia usaha harus diberikan agar laju investasi terus meningkat," tandasnya.
Rofik mengatakan, dukungan kuat serta sinergi yang erat antarlembaga dan instansi terkait, baik di tingkat pusat dan daerah juga memegang peranan sangat penting. Dia pun menilai saat ini tidak ada masalah yang terlalu serius di daerah sehingga kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) diharapkan bekerja dengan optimal.
"Kalaupun ada masalah dan gejolak kecil di daerah maupun sekitar wilayah kerja itu adalah hal biasa. Jadi, investor dan KKKS tidak perlu ragu untuk memaksimalkan pengembangan agar ada peningkatan produksi migas yang lebih signifikan tahun ini," kata Rofik menanggapi tantangan kinerja hulu migas nasional di tahun politik jelang Pemilu, Rabu (23/8/2023).
Baca Juga
Menurut Rofik, perhelatan akbar lima tahunan seperti pilpres, pileg dan pilkada bukanlah kendala dalam pengembangan operasi migas. Terlebih, investasi migas bersifat jangka panjang. Sementara, di Indonesia saat ini peluang investasi terbuka lebar dan semua hambatan usaha sudah dipangkas pemerintah.
"Saya optimis Blok Jabung yang dikelola oleh PetroChina di Jambi, ataupun Blok Rokan di Riau dikelola oleh Pertamina dan Blok Cepu di Jatim yang selama ini menjadi andalan kita akan meningkat produksinya. KKKS harus tetap fokus untuk memaksimalkan pengembangan lapangan migasnya agar diperoleh manfaat yang optimal untuk negara dan masyarakat," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia pun menegaskan bahwa DPR akan terus mendukung industri hulu migas berjuang untuk mengejar target produksi minyak 1 juta BOPD dan gas 12 BSCFD pada 2030. Diakuinya, kondisi produksi saat ini masih jauh dari yang ditargetkan. Karena itu dia berharap KKKS memperkuat kinerja demi mencapai target tersebut.
Sementara itu, ekonom sekaligus Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat Ade Manggala Hardianto menilai upaya pemerintah untuk menarik investor sudah cukup bagus. Menurut dia, regulasi terkait hulu migas, antara lain melalui fleksibilitas kontrak yakni Cost Recovery PSC atau Gross Split PSC, penawaran WK migas yang menarik, perbaikan sistem perizinan, serta regulasi lainnya sudah cukup menarik bagi investor."Lalu beberapa insentif fiskal juga sudah diberikan," imbuhnya.
Senada dengan Rofik, Ade mengingatkan agar pemerintah dan SKK Migas fokus mendorong berbagai aspek lain untuk menjamin peningkatan produksi migas. "Selain soal investasi, soal insentif fiskal dan non-fiskal, koordinasi antarkementerian, kebijakan satu pintu yang proaktif di pusat dan daerah maupun kepastian hukum sangat penting diperhatikan," tegasnya.
Dia juga berharap hengkangnya sejumlah perusahaan migas dunia dari Indonesia, menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi pemerintah. Dengan begitu, iklim investasi hulu migas di Indonesia dan regulasi maupun peraturan terkait energi yang ada di daerah akan lebih ramah bagi para pelaku usaha.
Dia juga berharap di masa transisi menjelang pergantian kepemimpinan nasional dan kepala daerah seperti saat ini, stabilitas perekonomian dan iklim investasi dapat terus terjaga. "Ketidakpastian di dunia bisnis tidak boleh terjadi. Sebaliknya, dukungan dan berbagai fasilitas bagi dunia usaha harus diberikan agar laju investasi terus meningkat," tandasnya.
(fjo)
tulis komentar anda