Galak Dikit, Dunia Bisa Dapatkan Pajak Rp3.925 Triliun dari Kaum Miliarder
Senin, 23 Oktober 2023 - 07:53 WIB
Pajak dari kaum miliarder dunia bisa mencapai Rp3.925 triliun. Foto/ilustrasi
JAKARTA - Pemerintah di seluruh dunia dinilai harus membuka front baru dan bertindak keras terhadap penghindaran pajak kaum miliarder. Dengan menerapkan pajak minimum global terhadap miliarder , dunia bisa menghasilkan USD250 miliar atau Rp3.925 triliun per tahun (kurs Rp15.700).
Baca juga: China Salip Amerika Sebagai Negara yang Punya Jumlah Miliarder Terbanyak
Mengutip Reuters, Senin (23/10/2023), EU Tax Observatory menyatakan jika langkah itu diterapkan, jumlah tersebut hanya setara 2% dari hampir USD13 triliun kekayaan yang dimiliki oleh 2.700 miliarder di seluruh dunia.
Dalam laporan yang berjudul 2024 Global Tax Evasion Report, EU Tax Observatory mengungkap saat ini pajak pribadi efektif para miliarder sering kali jauh lebih kecil dibandingkan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh para pembayar pajak yang lebih "kere". Pasalnya, para miliarder dapat menyembunyikan kekayaannya di perusahaan-perusahaan cangkang yang melindungi mereka dari pajak penghasilan.
“Dalam pandangan kami, siasat itu sulit untuk dibenarkan karena berisiko merusak keberlanjutan sistem perpajakan dan penerimaan sosial terhadap perpajakan,” kata Gabriel Zucman, direktur EU Tax Observatory.
Baca juga: China Salip Amerika Sebagai Negara yang Punya Jumlah Miliarder Terbanyak
Mengutip Reuters, Senin (23/10/2023), EU Tax Observatory menyatakan jika langkah itu diterapkan, jumlah tersebut hanya setara 2% dari hampir USD13 triliun kekayaan yang dimiliki oleh 2.700 miliarder di seluruh dunia.
Dalam laporan yang berjudul 2024 Global Tax Evasion Report, EU Tax Observatory mengungkap saat ini pajak pribadi efektif para miliarder sering kali jauh lebih kecil dibandingkan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh para pembayar pajak yang lebih "kere". Pasalnya, para miliarder dapat menyembunyikan kekayaannya di perusahaan-perusahaan cangkang yang melindungi mereka dari pajak penghasilan.
“Dalam pandangan kami, siasat itu sulit untuk dibenarkan karena berisiko merusak keberlanjutan sistem perpajakan dan penerimaan sosial terhadap perpajakan,” kata Gabriel Zucman, direktur EU Tax Observatory.
Lihat Juga :