Erick Thohir Buka-bukaan Soal Fokusnya di Sisa Masa Jabatan
Rabu, 25 Oktober 2023 - 22:24 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka-bukaan apa yang menjadi fokusnya, terutama di sisa masa jabatannya hingga 2024 mendatang. Foto/Dok
JAKARTA - Program 'Bersih-bersih' perusahaan pelat merah untuk menjaga kinerja perseroan terus dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir , terutama di sisa masa jabatannya hingga 2024 mendatang. Langkah 'Bersih-bersih' itu tidak hanya pada induk perusahaan BUMN , tetapi juga anak perusahaan.
Baca Juga: Jaksa Agung Ungkap 4 BUMN Selewengkan Dana Pensiun Sebesar Rp300 Miliar
Erick menyebut salah satu yang dibenahi adalah dana pensiun (dapen) . Dia memastikan, tidak hanya mengusut empat dapen saja yang terindikasi merugikan negara sebesar Rp300 miliar, namun dilanjutkan ke tujuh dapen lainnya.
"Bekerjasama dengan Jaksa Agung dan BPKP kami terus melanjutkan program 'Bersih-bersih' ini," ucap Erick Thohir di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Bukti Nyata Korupsi Dana Pensiun, Rugikan Negara Rp300 Miliar
Dia mengatakan, telah membentuk tim khusus yang menyertakan Wakil Menteri BUMN, Sekretaris Kementerian BUMN, dan Deputi Bidang Hukum Kementerian BUMN untuk meneliti ulang adanya indikasi kecurangan terhadap dana pensiun yang dikelola perseroan negara.
Baca Juga: Jaksa Agung Ungkap 4 BUMN Selewengkan Dana Pensiun Sebesar Rp300 Miliar
Erick menyebut salah satu yang dibenahi adalah dana pensiun (dapen) . Dia memastikan, tidak hanya mengusut empat dapen saja yang terindikasi merugikan negara sebesar Rp300 miliar, namun dilanjutkan ke tujuh dapen lainnya.
"Bekerjasama dengan Jaksa Agung dan BPKP kami terus melanjutkan program 'Bersih-bersih' ini," ucap Erick Thohir di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Bukti Nyata Korupsi Dana Pensiun, Rugikan Negara Rp300 Miliar
Dia mengatakan, telah membentuk tim khusus yang menyertakan Wakil Menteri BUMN, Sekretaris Kementerian BUMN, dan Deputi Bidang Hukum Kementerian BUMN untuk meneliti ulang adanya indikasi kecurangan terhadap dana pensiun yang dikelola perseroan negara.
Lihat Juga :