Pengusaha Masih Ragu Investasi di IKN, Tunggu Siapa Pengganti Jokowi
Minggu, 10 Desember 2023 - 19:58 WIB
Investor dinilai masih cenderung wait and see atau menunda untuk merealisasikan investasi di IKN. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai saat ini para calon investor masih cenderung wait and see atau menunda untuk merealisasikan investasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) karena masuk tahun politik.
"IKN ini meski sudah ada undang-undangnya tapi bagi Invetor pertimbangannya bukan hanya kerangka regulasi. Apakah transisi politik ini akan meyakinkan investor bahwa proyek IKN ini akan jalan terus, kemudian arah pembangunan ikn kedepan kemana," ujar Bhima saat dihubungi, Minggu (10/12/2023).
Bhima menjelaskan, setiap kepemimpinan baru tentunya mempunyai arah dukungan kebijakan yang tidak sama. Mengingat ada banyak agenda yang sudah disusun dan dijanjikan kepada masyarakat saat masa kampanye, satu persatu mulai direalisasikan saat calon presiden nantinya terpilih.
"Perlu dicatat dalam banyaknya program visi misi juga ada pembangunan ekonomi biru, hijau, dan berbagai program lain sehingga belum tentu siapapun terpilih, IKN akan menjadi prioritas utama, mungkin tetap dibangun, tapi melandai," sambung Bhima.
Selain itu, menurut Bhima, investor juga cenderung masih melihat bagaimana jumlah populasi di IKN nantinya. Sebab konsumsi masyarakat menjadi harapan investor untuk secepatnya memetik hasil keuntungan dari investasi yang dilakukan.
Adapun pada pemindahan tahap awal ini, Pemerintah menargetkan sebagian PNS serta TNI/Polri bakal duluan tinggal di IKN mulai 17 Agustus 2024 mendatang. Bahkan penyelenggaraan upacara kemerdekaan di IKN tahun 2024 juga akan dilangsungkan di ibu kota baru tersebut.
"Kemudian yang selalu ditanya investor adalah kepastian dari segi berapa jumlah penduduk yang akan tinggal di IKN, bagaimana fasilitas dan infrastruktur pendukungnya, masih banyak yang harus menjadi pertimbangan saya kira," pungkasnya.
"IKN ini meski sudah ada undang-undangnya tapi bagi Invetor pertimbangannya bukan hanya kerangka regulasi. Apakah transisi politik ini akan meyakinkan investor bahwa proyek IKN ini akan jalan terus, kemudian arah pembangunan ikn kedepan kemana," ujar Bhima saat dihubungi, Minggu (10/12/2023).
Bhima menjelaskan, setiap kepemimpinan baru tentunya mempunyai arah dukungan kebijakan yang tidak sama. Mengingat ada banyak agenda yang sudah disusun dan dijanjikan kepada masyarakat saat masa kampanye, satu persatu mulai direalisasikan saat calon presiden nantinya terpilih.
"Perlu dicatat dalam banyaknya program visi misi juga ada pembangunan ekonomi biru, hijau, dan berbagai program lain sehingga belum tentu siapapun terpilih, IKN akan menjadi prioritas utama, mungkin tetap dibangun, tapi melandai," sambung Bhima.
Selain itu, menurut Bhima, investor juga cenderung masih melihat bagaimana jumlah populasi di IKN nantinya. Sebab konsumsi masyarakat menjadi harapan investor untuk secepatnya memetik hasil keuntungan dari investasi yang dilakukan.
Baca Juga
Adapun pada pemindahan tahap awal ini, Pemerintah menargetkan sebagian PNS serta TNI/Polri bakal duluan tinggal di IKN mulai 17 Agustus 2024 mendatang. Bahkan penyelenggaraan upacara kemerdekaan di IKN tahun 2024 juga akan dilangsungkan di ibu kota baru tersebut.
"Kemudian yang selalu ditanya investor adalah kepastian dari segi berapa jumlah penduduk yang akan tinggal di IKN, bagaimana fasilitas dan infrastruktur pendukungnya, masih banyak yang harus menjadi pertimbangan saya kira," pungkasnya.
(nng)
tulis komentar anda