Wapres Dorong Holding BUMN Jasa Survei Tingkatkan Transparansi

JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI) sukses raih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan skor 88,55 dengan predikat menuju informatif yang tahun sebelumnya BKI menerima predikat tidak informatif.

Dalam hal ini Wapres Ma'ruf Amin mengatakan agar perusahaan Holding BUMN Jasa Survei yang beranggotakan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) / BKI, PT SUCOFINDO, dan PT Surveyor Indonesia dapat transparan dan menyukseskan pemilu yang jujur dan adil.

"Keterbukaan informasi publik yang akurat dan andal kini menjadi sangat vital karena bangsa kita tengah menjalani proses pemilu. Aspek keterbukaan informasi diyakini sebagai kunci untuk mendorong partisipasi pemilih, serta pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang jujur dan adil," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam siaran pers, Jumat (22/12/2023).





Ajang yang diselenggarakan oleh Keterbukaan Informasi Pusat ini dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) kategori Badan Publik yaitu Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Neger, Partai Politik yang diselenggarakan ole Komisi Informasi Pusat pada 3 (tiga) tahun terakhir.

BKI tahun ini berkomitmen untuk memiliki keterbukaan informasi publik, oleh karenanya BKI berkomitmen untuk memenuhi segala aspek yang menjadi syarat KIP, seperti informasi wajib berkala, informasi tersedia setiap saat, dan lainnya.



BKI sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei menyediakan kepada publik menu PPID yang dapat diakses langsung melalui website terbaru IDSurvey, idsurvey.id. Dengan pencapaian ini, BKI/IDSurvey tentu akan terus berupaya untuk memenuhi aspek keterbukaan informasi sehingga publik dapat dengan mudah mengakses informasi perusahaan.